PPKM Level 4 Diperpanjang Atau Tidak? PDIP: Pemerintah Beri yang Terbaik untuk Masyarakat

JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah akan berakhir pada hari ini, Senin, 9 Agustus. Masyarakat masih menunggu pemerintah terkait pengumuman resmi apakah akan memperpanjang atau memberhentikan kebijakan tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, pemerintah akan mengambil keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM Level 4 berdasarkan evaluasi dari indikator terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Pertanyaan diperpanjang atau tidak kita serahkan semuanya kepada pemerintah. Jujur harus diakui PPKM level 4 ini sudah cukup positif secara nasional," ujar Rahmad kepada VOI, Senin, 9 Agustus.

Di beberapa wilayah, lanjutnya, terutama Jakarta dilaporkan BOR sudah mengalami penurunan. Kemudian paparan kasus positif COVID-19 juga mengalami penurunan secara nasional maupun daerah-daerah yang dinyatakan berskala 4 seperti DKI Jakarta.

Kendati demikian, kata Rahmad, meskipun PPKM Level 4 ini tetapi angka kematian masih sangat tinggi. Sehingga, harus menjadi perhatian bersama karena angkanya masih di atas 1.000 bahkan 1.500-1.600 orang per hari. 

Hal itu juga menjadi catatan kritis Komisi IX DPR sebagai pertimbangan pemerintah untuk memutuskan PPKM diperpanjang atau tidak.

"Saya kira pemerintah pasti akan memberikan atau membuat langkah yang terbaik buat masyarakat kita bersama. Artinya bahwa pemerintah tentu menerima masukan dari semua kalangan akademisi, epidemologi, virologi, kemudian ekonom, dan saudara-saudara kita juga didengarkan secara dampak level 4 ini," ungkap politikus PDIP itu. 

Misalnya, sambung dia, dengan mempertimbangkan masukan yang tidak bisa bekerja atau ditutup usahanya karena terdampak level 4 ini. Namun demikian, menurut Rahmad, bercermin dari apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan adanya perpanjangan pada minggu lalu, sepertinya keputusan akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

"Saya kira itu langkah yang sangat bijak. Artinya yang tadinya sama sekali tidak bisa usaha jadi bisa berusaha. Dengan catatan boleh dibuka, misal ada syarat khusus di Jakarta mall dibuka dengan catatan syarat masuk (kartu vaksin, red). Ini langkah bijak pemerintah," sebutnya.

"Toh, pada akhirnya (jika, red) hari ini akan diperpanjang tentu bisa juga penyesuaian diserahkan ke daerah, supaya diperluas. Itu jadi solusi karena jelas ketentuan level 3-4 itu seperti apa, tingkat kematian, itu tidak bisa diotak-atik. Kalau level daerah itu masuk dalam kriteria level 4, tidak mungkin kita paksakan masuk level 3," sambung Rahmad.

Namun sekali lagi, kata Rahmad, apapun keputusannya pasti pemerintah akan memberikan yang terbaik, termasuk soal levelnya apakah diturunkan atau tidak. "Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Terpenting jangan berpuas diri terhadap angka penurunan ini karena setiap saat bisa naik, itu yang harus kita perhatikan bersama," tegasnya.

Selain itu, Rahmad menekankan, bahwa protokol kesehatan menjadi modal utama dalam mengendalikan COVID-19 termasuk 3 M.

"Itu jadi senjata kita paling ampuh, efektif, efisien. Disamping juga kita dorong vaksinasi dibumikan dan digelorakan setiap daerah," kata legislator Jawa Tengah itu . 

"Jangan sampai apa yang sudah kita capai kita berpuas diri, RS ada yang kosong, BOR turun, itu labil angkanya dan gak boleh berpuas diri karena sewaktu waktu bisa meledak angkanya kita tidak mengindahkan prokes," imbuh Rahmad.

Kalau mobilitas tinggi, tambahnya, potensi untuk kembali lagi naik itu sangat tinggi. Dan ujungnya korban COVID-19 juga akan tinggi pula.

"Kalau pada akhirnya ada penyesuaian, untuk bantuan-bantuan sosial baik berupa sembako kemudian BLT, padat karya, serta bantuan hibah untuk disampaikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan sesuai kriteria. Mudah-mudahan ini bisa meringankan dan membantu rakyat yang terdampak langsung COVID-19 maupun PPKM level 4," tandas Rahmad Handoyo.