JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, mempertanyakan masuknya 20 warga negara (WN) asal China ke Indonesia di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.
Menurutnya, PPKM Darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus COVID-19, jika penerapan kebijakannya setengah-setengah.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Setelah Ramai di Medsos, TKA Asal China yang Masuk Sulsel Kini Dikarantina
05 Juli 2021, 23:01 -
| BERITA
PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 20 Juli, Berikut Aturannya
05 Juli 2021, 19:36
“Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat? Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?" tanya Netty.
"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," tegasnya.
Mengutip IDI, sambung Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri. Virus ini, jelas dia, tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif test PCR sebelum keberangkatan.
Netty menambahkan, Taiwan dan Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan COVID-19, seperti India. Bahkan, Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.
"Demi keselamatan rakyat dan martabat bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara berisiko dan endemik varian baru COVID-19," tandas Netty.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #mooryati soedibyoPopuler
Terkait
