Mobilitas Masyarakat di 3 Provinsi Ini Masih Tinggi Meski PPKM Darurat Berlaku

JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah berjalan tiga hari. Hanya saja, di tiga provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat masih terjadi pergerakan atau mobilitas tinggi masyarakat.

Juru Bicara Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan pergerakan atau mobilitas ini terpantau melalui Facebook mobility, Google traffic dan Light Night dari NASA. 

"Tiga indikator tersebut kemudian dibuat indeks komposit untuk menggambarkan mobilitas secara umum," kata Jodi dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 5 Juli.

Kondisi ini kemudian membuat pemerintah meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah baik untuk bekerja, belajar, maupun beribadah. Hal ini menjadi penting karena penurunan angka kasus positif COVID-19 yang menggila belakangan ini diperlukan penurunan mobilitas hingga 30 sampai 50 persen.

"Dibutuhkan penurunan mobilitas 30 persen untuk menurunkan jumlah kasus. Namun, dengan varian Delta saat ini, estimasi kami butuh penurunan 50 persen mobilitas masyarakat," tegasnya.

"Kita butuh saling mendukung untuk mencapai indikator ini. Tetap di rumah, produktif, dan ibadah di rumah," imbuh Jodi.

Jodi mengatakan Koordinator PPKM Darurat yaitu Luhut Binsar Pandjaitan telah melaksanakan rapat dengan para kepala daerah untuk mengevaluasi temuan tersebut. Sehingga, ke depan pemerintah daerah dapat melakukan intervensi terhadap pergerakan atau mobilitas masyarakat di wilayahnya.

"Data indeks mobilitas ini nantinya akan diberikan kepada masing-masing wilayah untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi karena ditemukan masih banyak sekali pegerakan masyarakat di tiga provinsi tersebut," ujar Jodi.

Diberitakan sebelumnya, emerintah menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali sejak Sabtu, 3 Juli kemarin. Penerapan ini dilakukan selama dua minggu hingga 20 Juli mendatang.

Sejumlah pembatasan diterapkan dalam masa ini, di antaranya adalah bekerja 100 persen di rumah untuk sektor nonesensial, penutupan pusat perbelanjaan, hingga peniadaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Meski begitu, mobilitas warga di DKI Jakarta tetap tinggi karena terjadi kemacetan dan hal ini menjadi sorotan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Saya masih lihat jalan-jalan di Jakarta, sudah diimplementasi PPKM darurat, masih juga macet," ujar Menkes Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR yang disiarkan secara virtual, Senin, 5 Juli.

Budi lantas mengingatkan lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini merupakan akibat dari mobilitas yang tidak terkontrol dan prilaku masyarakat yang sulit disiplin.

"Semua ini terjadi karena mobilitas tidak terkontrol. Jadi kenaikan ini terjadi karena pergerakan masyarakat sulit diminta agar disiplin," tegasnya.