JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menganggap keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak efektif.
Menurut Prasetio, peran TGUPP tidak dapat mendongkrak kinerja gubernur dalam menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga enggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak program yang terakselerasi? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," kata Prasetio kepada wartawan, Kamis, 27 Mei.
Menurut Prasetio, hadirnya TGUPP saat ini juga tidak. efisien. Sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018 dan 2019, banyak program yang tidak berjalan sesuai rencana.
"Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," sebut dia.
Pras berpendapat, hal tersebut tak lepas dari jajara TGUPP era Anies yang cenderung diisi tim suksesnya semasa Pilgub DKI 2017. Padahal, Joko Widodo maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisi anggota TGUPP dijabat ASN yang akan pensiun.
"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umunya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," tutur dia.
BACA JUGA:
Belakangan ini, TGUPP disebut-sebut terlalu mencampuri urusan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sejumlah anggota dewan menduga hal ini menyebabkan 239 ASN DKI enggan mengikuti seleksi jabatan eselon II.
Namun, Prasetio sendiri tak mau berandai-andai soal korelasi masalah tersebut dengan dugaan intervensi berlebihan dari TGUPP.
"Kita tidak ingin gegabah juga (menyimpulkan TGUPP penyebab ASN tidak daftar lelang jabatan eselon II). Makanya, kita mau masalah ini selesai enggak setengah-setengah melalui pansus," ucapnya.
Karena itu, Prasetio menyebut para anggota dewan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut permasalahan ratusan ASN DKI yang tak mau mengikuti lelang seleksi jabatan eselon II.
"Kalau memang ternyata rekomendasi (pansus) seperti itu berdasarkan keterangan dari para pakar dan ahli, ya, kita akan kita rekomendasikan. Namun, itu, kan, terlalu dini, terlalu prematur karena kita belum minta keterangan, pansus belum berjalan," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
