JAKARTA - Tokoh senior Papua, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi menyinggung operasi militer untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dihadapi dengan hati-hati dan pikiran jernih, karena dia khawatir penanganan KKB disorot sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita juga tidak bisa menafikan pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua. Jadi, ini harus kita melihat secara jernih, sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor-Timor itu menunjukkan kepada kita bahwa anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside,” ujar Freddy di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Mei.
Freddy Numberi mengingatkan agar TNI berhati-hati dalam menjalankan operasi militer.
“Seruan kita tadi kehati-hatian di dalam label apapun. Kenapa, karena TNI itu, militer itu adalah sangat terhormat dalam suatu negara, tidak ada militer berarti negara itu ambruk,” imbau Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY itu.
BACA JUGA:
Karenanya, Freddy menilai yang paling tepat adalah penegakan hukum bagi KKB bukan operasi militer yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua.
“Jadi, saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati itu tidak ada pelanggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatera atau di Sulawesi,” pungkasnya.
