DPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis Pelarangan Mudik 2021
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. (Foto: Instagram @azissyamsuddin.korpolkam)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah menerbitkan aturan teknis terkait Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik selama 6-17 Mei 2021. Segera terbitkan aturan teknis pelarangan mudik Idulfitri 2021, sehingga pemda dan aparat keamanan dapat segera mengatur rencana untuk penyekatan pemudik,” ujar Azis dalam keterangannya, Rabu, 21 April.

Selain itu, Azis mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam menyiapkan strategi memperketat pembatasan jalur yang dilewati pemudik. Serta mengawasi titik-titik yang berpotensi menjadi tempat kumpul masyarakat guna mencegah kerumunan massa.

"Pentingnya peran serta pemda untuk mempertimbangkan penutupan tempat wisata selama libur Lebaran, sebagai upaya membatasi tempat yang menjadi kerumunan masyarakat," katanya.

Mengingat tempat wisata akan menjadi salah satu target masyarakat, Politikus Golkar itu menghimbau agar warga memanfaatkan libur lebaran dengan berkegiatan di rumah saja. 
 
"Manfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19," kata Azis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, objek wisata lokal dibolehkan tetap beroperasi di saat larangan mudik sebagai upaya pemerintah menyeimbangkan situasi ekonomi.

“Jadi kita cari titik optimumnya. Optimum Pareto. Jadi jangan sampai ketika salah satunya baik, tapi kebaikannya menggerus yang lain. Dengan demikian kita harapkan nadi ekonomi akan terus berdenyut,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa 20 April.

Meski demikian pemerintah juga menerapkan persyaratan serta ketentuan yang ketat di lokasi wisata lokal. Misalnya maksimum 50 persen kapasitas pengunjung, kemudian peraturan disiplin protokol kesehatan harus diperketat. 
 
"Sanksi untuk mereka yang tidak memiliki standar operasional itu harus ditegakkan,” ucapnya.

Menurut Muhadjir, tetap dibukanya wisata lokal merupakan upaya pemerintah untuk tetap menyeimbangkan antara kondisi ekonomi dengan penanganan COVID-19.