DPR Tak Ingin Seperti India dengan Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Diminta Pertegas Larangan Mudik

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah mempertegas larangan mudik 2021. Rahmad berharap masyarakat juga mau bekerjasama dengan tidak nekat mudik menjelang lebaran nanti. 

Hal ini agar Indonesia tidak bernasib sama dengan India karena lonjakan kasus pandemi COVID-19 belakangan ini. Lonjakan kasus 100 ribu per hari dengan kasus meninggal hingga 1000 orang per hari membuat situasi di negara berpenduduk 1,38 miliar jiwa itu mulai mencekam akibat serangan gelombang kedua COVID-19.

"Masyarakat diharapkan sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik ditahun ini. Karena, kalau masyarakat abai terhadap ketentuan pemerintah, pandemi bisa meledak setiap saat," ujar Rahmad, Selasa, 20 April.

Rahmad menilai, pemerintah harus tegas menghalau warga yang tetap melakukan mudik. Ia menyarankan, aparat desa bekerja sama dengan aparat keamanan negara berani melarang pemudik memasuki wilayah tujuan mudik. 

"Bila tetap nekat ya disuruh pulang kembali," tegas politikus PDIP itu. 

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu terus mensosialisasikan larangan mudik beserta risikonya jika tetap memaksakan diri untuk pulang ke kampung halaman. Jika sosialisasi dilakukan secara masif, menurutnya, calon pemudik akan berpikir dua kali untuk mudik tahun ini. Terlebih ada sanksi pemudik ditolak dan wajib isolasi.

"Pemerintah harus menggelorakan kewaspadaan. Jangan sampai sampai ledakan kasus baru Corona naik seperti yang terjadi di India," tegasnya.

Meski kasus di Indonesia sudah terlihat ke arah perbaikan, namun Rahmad tetap meminta pemerintah dan masyarakat masih melakukan protokol kesehatan 5 M. Kemudian, saling bersinergi dan bersama menjaga kampung halaman masing-masing dengan menahan keinginan untuk mudik.

"Dengan meningkatkan kewaspadaan dengan cara bergotong royong, saya kira kita bisa melalui pandemi. Indonesia tidak boleh seperti India," kata Rahmad.