Tolong Tahan Diri untuk Tidak Mudik, Silaturahmi Bisa Lewat Video Call

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengajak masyarakat ikut dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dengan mematuhi larangan mudik 2021. 

"Kita berharap, kan kita sudah tahun kedua tolong lah kita sama-sama jaga diri untuk tidak mudik," ujar Saleh kepada VOI, Rabu, 21 April.

Menurutnya, semua pihak harus kembali mempertimbangkan mana yang lebih banyak manfaatnya dan mana yang tidak merugikan orang lain. Jangan sampai Indonesia bernasib sama dengan India yang mengalami lonjakan kasus baru COVID-19.

"Saya kira budaya mudik bagus tapi dalam situasi pandemi ini kan agak berat jadi harus kita timbang mana manfaatnya mudik atau tidak mudik. Untuk sementara ini nampaknya lebih bermanfaat tidak mudik. Kalau silaturahim sekarang bisa pakai handphone, video call, saya kira itu bisa menghemat biaya," jelasnya.

Ketua Fraksi PAN DPR itu meminta pemerintah segara menyosialisasikan teknis pelarangan mudik. Juga berkoordinasi dengan Pemda dan kepolisian untuk mengatur dan memperketat pengawasan bagi pemudik yang nekat.

"Pemerintah dalam membuat aturan harus terukur dilaksanakan. Saya dengar memberikan sanksi Rp100 juta itu agak berat harus dikurangi. Kalau larang mudik Kepolisian dan Pemda harus jaga diperbatasan-perbatasan, jadi kalau ada orang mudik diperbatasan dihalangi jangan keluar," kata Saleh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku, ada kekhawatiran pemerintah terhadap aktivitas mudik 2021 yang berkaca pada tahun lalu.

Menurutnya, akan masih ada pemudik yang nekat bepergian. Bahkan diprediksi, jumlah pemudik nakal mencapai 13 persen dari 73-80 juta orang yang biasa melakukan mudik lebaran. Atau terdapat sekitar 10 juta pemudik nekat pada periode lebaran 2021.

"Dan 10 juta itu cukup heboh. Cukup semrawut, dua kali lipat penduduk Singapura," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu, 21 April.

Karena itu, Muhadjir mengatakan, pihaknya tengah berupaya mencari cara untuk meminimalisir jumlah warga yang tidak mematuhi larangan mudik itu. 

Muhadjir menuturkan, seandainya pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik maka ada sekitar 73 juta orang yang berpergian kampung halamannya tahun ini. 

Menurutnya, pemerintah tidak akan sanggup menegakkan disiplin swab test sebagai syarat jalan bagi 73 juta pemudik secara bersamaan.

"Kita khawatir nanti banyak surat keterangan sehat abal-abal dan itu tidak akan bisa terkendali. Kita khawatirkan juga akan ada kerumunan yang tidak terencana," jelasnya.