DPR Nilai Gabungan Kemendikbud dan Kemenristek Beratkan Tugas Menteri Nadiem Makarim

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dua kementerian, yakni Kementerian Riset dan Tekonologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pemerintah juga bakal membentuk Kementerian Investasi. 

Terkait hal ini, Ketua Komisi X Syaiful Huda menilai, dileburnya Kemenristek dan Kemendikbud akan membebani kerja kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.

"Pasti ini pasti menambah beban bagi Kemendikbud. Karena kan sebelumnya kan sudah pisah dikti ristek, terakhir nambah dikti, sekarang nambah ristek. Yang pasti beban, pasti ada tambahan beban," ujar Huda kepada wartawan, Jumat 9 April.

Huda pun mendesak agar pemerintah segera memetakan struktur. Mengingat pengalaman restrukturisasi penggabungan kelembagaan dalam sebuah kementerian selalu memakan waktu yang lama. Dikatakannya, ada tantangan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), anggaran hingga personel.

“Yang sudah-sudah bisa sampai dua tahun. Karena itu menjadi penting secepatnya dipetakan supaya tidak menjadi beban baru bagi Kemendikbud, tapi bisa malah memperkuat keberadaan Dirjen Dikti,” jelas politisi PKB itu.

Setelah adanya penggabungan kementerian ini, Huda menilai, perlu adanya penambahan pos wakil menteri yang khusus menangani Ristekbrin. Dengan demikian menurutnya, kinerja bisa lebih relevan dan tidak menjadi beban baru.

“Kemudian perlu ditambah pos, wakil menteri untuk khusus mengurus Ristekbrin. Makin relevan,” katanya.

Di sisi lain, Huda melihat sisi positif penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Perguruan tinggi, kata dia, bisa mendapatkan anggaran untuk riset yang saat ini terpenggal karena dipisahkan antara Dikti dan Ristek.

Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, menurut Huda, dibutuhkan riset yang mempercepat kinerja pemerintah. Seperti saat ini Kemenristek sedang mengerjakan vaksin merah putih.

"Dalam masa pandemi Covid ini kita butuh riset-riset yang sifatnya bisa mempercepat kinerja pemerintah untuk mencari alternatif-alternatif baru, temuan baru baik aspek kesehatan atau rekayasa sosial lain supaya bisa mempercepat kita bisa pulih dari pandemi Covid ini," tandas Huda.