Soal Kapas Xinjiang: China Minta Perusahaan Asing Jangan Politisir, Buka Kunjungan ke Ladang Kapas

JAKARTA - Otoritas China kembali memperingatkan peritel fesyen asal Swwdia dan perusahaan asing lainnya, tidak gegabah untuk terlibat dalam politik, setelah sebelumnya mengeluarkan kekhawatiran tentang kerja paksa di Xinjiang yang memicu reaksi keras dan boikot di China.

Sejumlah merek asing kenamaan seperti H&M, Burberry, Adidas hingga Nike dan anak usahanya, terkena boikot di China sejak pekan lalu, terkait komentar tentang sumber kapas mereka di Xinjiang. 

Tak hanya dihujat warganet China, sejumlah selebritas China diketahui membatalkan kerja sama dengan sejumlah merek yang menyuarakan masalah Xinjiang.

"Saya tidak berpikir perusahaan harus mempolitisasi perilaku ekonominya. Bisakah H&M terus menghasilkan uang di pasar China? Tidak lagi!" tegas Juru Bicara Pemerintah Xinjiang XU Guixiang dalam keterangannya Senin pagi, seperti melansir Reuters.

"Terburu-buru mengambil keputusan ini dan terlibat dalam sanksi tidak masuk akal. Ini seperti mengangkat batu untuk menjatuhkannya di atas kaki sendiri," lanjutnya.

Xu berulang kali menolak tuduhan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut, menuduh kekuatan Barat terlibat dalam manipulasi politik untuk mengguncang China dengan sanksi tersebut.

“Mereka telah kehilangan akal sehat dan hati nurani. Mereka sangat antusias dengan manipulasi politik dan penyalahgunaan sanksi, hingga tingkat yang histeris,” tukas Xu.

Juru Bicara Pemerintah Xinjiang lainnya Elijan Anayat menegaskan, warga China tidak menginginkan produk perusahaan seperti H&M dan Nike yang memboikot kapas Xinjiang. 

Anayat mengatakan, dia menyambut perusahaan untuk melakukan perjalanan ke ladang kapas di kawasan itu untuk melihat sendiri apa yang terjadi.

"Tujuan sebenarnya mereka mengarang isu genosida adalah untuk mengganggu keamanan dan stabilitas di China," tutur Anayat. 

Diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa dan sejumlah negara Barat lainnya menjatuhkan sanksi terhadap China pekan lalu, terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia etnis Muslim Uighur di Xinjiang. 

China merespon ini dengan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang mengenainya sanksi, termasuk juga Uni Eropa, serta sejumlah badan atau organisasi.