Pemimpin Uni Eropa Sepakati Pengetatan Ekspor Vaksin COVID-19

JAKARTA - Pemimpin Uni Eropa telah mendukung pengetatan kriteria untuk mengizinkan ekspor vaksin COVID-19, dalam rangka mengamankan pasokan vaksin bagi warga negara anggota Uni Eropa.

Langkah tersebut menyusul kelangkaan dan penundaan berminggu-minggu, terutama terkait produsen vaksin AstraZeneca, yang telah menyebabkan frustrasi di seluruh benua.

Uni Eropa berencana untuk memasukkan prinsip proporsionalitas dan timbal balik ke dalam mekanisme transparansi yang diperkenalkan pada akhir Januari, serta menilai kasus per kasus permintaan ekspor dari perusahaan farmasi.

Ini berarti negara-negara yang memimpin dalam program vaksinasi COVID-19 seperti Inggris, bakal mendapati tugas yang lebih berat untuk mendapatkan vaksin dari negara-negara Uni Eropa.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, para pemimpin Uni Eropa telah menganggap pembatasan ekspor vaksin baru dapat diterima. Tetapi, dia berharap kebijakan tersebut tidak akan pernah digunakan.

Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen mengonfirmasi pada Hari Kamis 25 Maret, Uni Eropa telah mengekspor 77 juta dosis vaksin ke 33 negara sejak 1 Desember 2020. Sebagai donor utama COVAX, Uni Eropa juga berkontribusi pada ekspor ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Dia meminta perusahaan farmasi untuk menghormati kontrak mereka dan menyesuaikan dengan keterbukaan Eropa, dalam hal distribusi vaksin COVID-19, melansir Euronews.

Dia mengatakan, Eropa berada di awal gelombang ke tiga COVID-19, meskipun tingkat kematian lebih rendah. Untuk itu, menurutnya dibutuhkan progam vaksinasi yang cepat. Von der Leyen mengatakan, dari 88 juta dosis yang telah disebar di Eropa, 62 juta dosis di antaranya sudah diberikan.

"Hanya untuk memperjelas, kami ingin memastikan bahwa Eropa akan mendapatkan bagian vaksin yang adil. Karena kami harus dapat menjelaskan kepada warga negara kami, jika perusahaan mengekspor vaksin ke seluruh dunia, itu karena mereka sepenuhnya menghormati komitmen mereka dan itu tidak mempertaruhkan keamanan pasokan di UE," paparnya pada hari pertama pertemuan puncak pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung dua hari pada 25-26 Maret.