China Tebar Sanksi Soal Xinjiang, Menlu AS: Tingkatkan Pengawasan Internasional

JAKARTA - Amerika Serikat mengutuk sanksi yang dijatuhkan China terhadap dua pejabat Amerika Serikat, serta seorang anggota Parlemen dan entitas Kanada, terkait dengan tindakan China terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang. 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, tindakan China akan meningkatkan pengawasan internasional terhadap genosida yang sedang berlangsung, serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang.

Pernyataan Blinken muncul setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengecam Beijing dan berjanji untuk membela hak asasi manusia.

"Kami berdiri dalam solidaritas dengan Kanada, Inggris, Uni Eropa, dan mitra lain serta sekutu di seluruh dunia, dalam menyerukan (China) untuk mengakhiri pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia," kata Antony Blinken dalam sebuah pernyataan melansir Reuters. 

Dua individu Amerika Serikat yang dikenai sanksi China adalah anggota Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Gayle Manchin dan Tony Parkins.

Sementara di Kanada, anggota Parlemen Kanada Michael Chong dan Komite Hak Asasi Manusia Parlemen juga dijatuhi sanksi. Semuanya dilarang memasuki daratan China, Hong Kong dan Makau.

China diketahui menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak dari berbagai negara, sebagai tanggapan terhadap sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Kanada.

Awal pekan ini, China dikenai sanksi atas dugaan pelanggaran hak-hak Muslim Uighur dan minoritas Turki lainnya di wilayah barat China, Xinjiang. Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.

China telah berulang kali membantah semua tuduhan pelecehan dan mengatakan kamp-kampnya menawarkan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

"Pemerintah China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan mendesak pihak terkait untuk memahami dengan jelas situasi dan memperbaiki kesalahan mereka," kata Kementerian Luar Negeri China.

"Mereka harus menghentikan manipulasi politik pada masalah terkait Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dalam bentuk apa pun dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Kalau tidak, jari mereka akan terbakar," sambung pernyataan tersebut.

Terpisah, anggota Parlemen Kanada Michael Chong mengatakan, dirinya akan memakai sanksi yang dijatuhkan kepadanya, sebagai 'lencana kehormatan'. Chong mendesak Pemerintah Trudeau untuk secara resmi mengakui genosida Uighur.

"Ini menunjukkan bahwa anggota parlemen efektif dalam menarik perhatian pada genosida orang Uighur yang terjadi di China barat," kata Chong dalam wawancara telepon.

Untuk diketahui, Michael Chong merupakan wakil ketua Komite Tetap Parlemen Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Internasional dan Subkomite untuk Hak Asasi Manusia Internasional. Bulan ini ia menyampaikan laporan yang menyimpulkan kekejaman di Xinjiang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.