Jawaban Menohok MPR untuk Amien Rais Soal Jabatan Presiden 3 Periode: Belum Ada yang Resmi Mengusulkan

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid menanggapi tudingan Amien Rais terkait adanya upaya penggiringan opini terkait mengubah ketentuan UUD 1945, khususnya terkait perubahan masa jabatan presiden sampai tiga periode.

Menurut Jazilul, sampai saat ini belum ada usululan resmi mengenai amandemen UUD 1945. Hal ini masih sebatas wacana yang riuh di publik. Untuk itu, dia isu ini tidak ditanggapi secara berlebihan.

"Secara resmi belum ada yang mengusulkan ke MPR RI. Masih sebatas wacana di publik. Silakan saja berwacana dan atau mengusulkan amandemen UUD. Itu sah saja," ujar Jazilul, Senin 15 Maret.

Menurut dia, Amien Rais yang juga ketua MPR RI periode 1999-2004 boleh saja berpendapat. Namun tidak tendensius. Sebab, kata dia, upaya mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945 bukan langkah mudah.

"Perlu kehendak kuat dari rakyat, yang tercermin dalam usulan dan pendapat fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah, red)," jelas politikus PKB itu.

Karenanya, Jazilul mengajak publik tidak berlebih menanggapi isu tersebut. Apalagi curiga terhadap isu amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, secara resmi MPR belum menerima usulan perubahan terhadap konstitusi negara tersebut.

"Tidak perlu saling curiga, amandemen bukanlah sesuatu yang dilarang. MPR pada masa Pak Amien Rais melakukan amandemen juga," kata Jazilul.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR sekaligus mantan politikus senior PAN Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin 15 Maret.

Amien mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.

"Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya innailaihi wa innailaihi rojiun," kata Amien.