Korsel Deteksi Penghancuran Jalur Kereta Api oleh Korut

JAKARTA - Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) telah mendeteksi tanda-tanda Korea Utara baru-baru ini menghancurkan beberapa bagian di sisi utara jalur kereta api antar-Korea di pantai timur.

“Karena baru-baru ini ada tanda-tanda bahwa beberapa bagian jalur kereta api Donghae sedang dibongkar, kami memantau situasinya,” kata Badan Intelijen Nasional (NIS) dilansir ANTARA dari Yonhap, Rabu, 5 Juni.

Korea Utara terdeteksi membongkar bantalan rel kereta api di sisi utara jalur Donghae. Aksi Korea Utara disebut sebagai sebuah langkah nyata untuk menghapus warisan pertukaran dan kerja sama antar-Korea.

Hal itu lantaran Korea Selatan dan Utara sepakat untuk memulihkan dua jalur kereta api – Gyeongui dan Donghae – pada tahun 2000, ketika negara-negara yang terpecah tersebut mengadakan pertemuan puncak pertama para pemimpin mereka. Jalur kereta api Donghae menghubungkan kota-kota pesisir timur melintasi perbatasan yang dijaga ketat.

Untuk jalur kereta api Donghae, jalur yang melewati Zona Demiliterisasi (DMZ) yang dijaga ketat dan memisahkan kedua Korea dibangun pada tahun 2006, menghubungkan bagian sepanjang 27 kilometer antara kedua sisi di sepanjang pantai timur. Namun belum dioperasikan, kecuali pada operasi percontohan pada tahun 2007.

Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Utara telah memasang ranjau dan mematikan lampu jalan di sepanjang sisi dua jalan langka yang menghubungkan kedua Korea – jalur darat Gyeongui dan Donghae – dalam upaya untuk menutup sepenuhnya rute yang pernah dianggap sebagai simbol kerjasama dan pertukaran antar-Korea.

Korea Utara telah berfokus pada penghapusan referensi unifikasi sejak pemimpinnya Kim Jong-un mendefinisikan hubungan antar-Korea sebagai hubungan antara dua negara yang saling bermusuhan pada pertemuan partai akhir tahun.

Kementerian Unifikasi Seoul mengatakan pekan lalu, Korea Utara mungkin akan mengumumkan langkah-langkah yang “terlihat” untuk memutuskan rute Gyeongui.

Korea Utara diperkirakan akan segera mengadakan pertemuan penting di parlemen untuk merevisi konstitusi guna mendefinisikan Korea Selatan sebagai “musuh utama” dan memperjelas batas-batas teritorialnya, termasuk perbatasan maritim.

Korea Selatan sepenuhnya menangguhkan perjanjian pengurangan ketegangan militer antar-Korea tahun 2018 pada hari Selasa sebagai tanggapan atas kampanye balon pembawa sampah dan gangguan sinyal GPS terbaru Korea Utara minggu lalu.

Dengan penangguhan tersebut, Korea Selatan mengatakan akan memulihkan semua aktivitas militer di dekat garis demarkasi dan di pulau-pulau garis depan barat lautnya.

Selain itu, Seoul akan dapat melanjutkan pelatihan lapangan di dekat perbatasan dan dapat memulai kembali siaran propaganda melalui pengeras suara terhadap Korea Utara yang merupakan alat perang psikologis yang kuat.