Kasus Suap Juliari Batubara, KPK Dalami Pemilihan Perusahaan Vendor Bansos

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 di wilayah Jabodetabek yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Termasuk mendalami perihal pemilihan vendor di Kementerian Sosial.

Hal ini yang didalami penyidik ketika memeriksa dua orang saksi dari pihak swasta yaitu Edwyn dan Imam. Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, kedua saksi yang diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Juliari tersebut, dicecar penyidik perihal pemilihan vendor secara khusus saat pengadaan bansos dilakukan.

"Edwyn dan Imam, Swasta, didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya beberapa perusahaan sebagai vendor yang khusus dipilih untuk turut mengerjakan proyek Bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos RI," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Maret.

Dalam kasus ini, Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos pada Desember 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke. 

Dalam kasus ini, KPK menduga Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus lewat operasi tangkap tangan (OTT). 

Atas perbuatannya, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara, Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi suap, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.