Soal Penanganan Macet-Banjir Jakarta di Tangan Heru Budi, Ketua DPRD: Masih Banyak Copy Paste

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggunakan cara normatif dalam menyelesaikan penanganan kemacetan dan banjir sebagai masalah utama di Ibu Kota.

Hal ini menanggapi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 di tingkat kabupaten/kota administratif untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025.

"Saya melihat masih banyak kegiatan copy paste. Kalau seperti ini terus bagaimana dengan kemajuan Jakarta," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 22 Maret.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini memandang, penuntasan masalah banjir di kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerlukan terobosan.

Sebagai contoh, dalam mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta Pusat, Prasetyo menyarankan agar pemerintah meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta, akademisi, serta masyarakat.

“Kita perlu melakukan perencanaan yang matang, implementasi yang baik, dan evaluasi yang terus menerus untuk memastikan keberhasilan program-program yang akan kita jalankan,” tutur Prasetyo.

Kemarin, Heru Budi membuka Musrenbang tahun 2024 Jakarta Pusat. Dikatakan, Pemkot Jakarta Pusat akan fokus mengimplementasikan enam program dalam RKPD tahun 2025.

Masing-masing Penanganan Banjir, Penurunan Stunting, Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kualitas Aksebilitas dan Kemudahan Pelayanan Publik.

Dalam penanggulangan banjir, pemerintah fokus upaya pencegahan banjir melalui pembangunan drainase di 22 titik pembangunan pintu air. Selain itu, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Prioritas kedua adalah pencegahan stunting. Pada tahun 2023, DKI Jakarta berhasil menekan angka stunting dengan prevalensi sebesar 3,3 persen dari target nasional sebesar 14 persen. Untuk itu, pada tahun 2025 target penurunan angka stunting akan semakin digencarkan.

Prioritas ketiga adalah penanggulangan kemiskinan. Jakarta Pusat akan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat, serta peningkatan kualitas permukiman umum.

Prioritas keempat yang akan dikerjakan adalah pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Hal ini ditujukan sebagai upaya pengembangan ekonomi dan fokus pada pengembangan komitmen kompetensi, pelatihan profil, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat.

Sedangkan untuk pariwisata, akan fokus pada pengembangan destinasi wisata unggulan, serta membangun kemitraan dengan usaha media dan influencer dalam promosi pariwisata.

Kemudian, program prioritas kelima yang direncanakan adalah pengelolaan sampah. Pada tahun 2025, target DKI Jakarta adalah upaya meningkatkan pengelolaan sampah kawasan mandiri dengan penguatan bank sampah.

Prioritas keenam adalah peningkatan kualitas aksesibilitas dan juga kemudahan layanan publik. Hal ini fokus pada upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.