JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana untuk membangun lumbung pangan atau food estate di Kepulauan Seribu. Merespons hal ini, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meragukan program tersebut bisa berjalan lancar.
"Kalau ada wacana dijadikan lumbung pangan, itu sah sah saja. Cuman persoalannya, apa iya memungkinkan? Karena saat ini di sana untuk kebutuhan pangan penduduk setempat aja masih terbatas," kata Ismail kepada wartawan, Kamis, 21 Maret.
Ismail mengingatkan Pemprov DKI untuk serius menjalankan proyek food estate jika nantinya diimplementasikan.
Pemprov DKI, menurut dia, juga perlu melalukan kajian secara komprehensif mengenai mekanisme dan manfaat yang bisa dihasilkan untuk masyarakat sebelum program ini berjalan. Mengingat, ada APBD yang digelontorkan untuk mewujudkan food estate.
"Yang pasti, apapun yang diinginkan di Kepulauan Seribu hsrus berbasis kajian yang matang, tidak boleh mengandalkan atau berdasarkan keinginan sesaat aja," tegas Ismail.
Ismail pun mengkhawatirkan adanya dampak kenaikan harga produk pangan yang dihasilkan dari food estate di Kepulauan Seribu. Mengingat, perlu ada tambahan biaya pendistribusian dari pulau ke kota-kota di Jakarta.
"Impact terhadap daratan harus dipikirkan karena ada cost yang tadinga direct langsung masuk Jakarta dari manapun, ini harus dikirim lagi. Jangan kebalik. Nanti di daratan Jakarta yang mahal. Ini yang harus dibahas," cecarnya.
Sebelumnya, Heru Budi mengungkapkan terdapat rencana untuk mengembangkan food estate di Kepulauan Seribu dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Jakarta. Menurut Heru, hal itu dikarenakan Kepulauan Seribu merupakan wilayah perairan yang kaya akan hasil laut seperti ikan, rumput laut, ganggang dan sebagainya.
BACA JUGA:
Hal ini dikatakan Heru dalam acara Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.
"Kita melihat kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia. Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” tutur Heru pada Selasa, 19 Maret.
Heru memandang, perlu ada sinergi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata.
“Tentunya harapan saya, bupati dan jajarannya, bersama tokoh masyarakat dan seluruh pengusaha yang bergerak di lingkungan pariwisata Kepulauan Seribu, dapat mendukung hal ini untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Seribu yang sejahtera," pungkasnya.