Soal Dana Miliaran Dolar AS Militer Myanmar, Bank Sentral Singapura Sebut Tidak ada Dana Signifikan

JAKARTA - Bank Sentral Singapura (Otoritas Moneter Singapura - MAS) mengungkapkan, tidak ada dana signifikan dari perusahaan atai individu terkait Myanmar dalam sistem perbankan Singapura, berdasarkan hasil pengawasan rutn yang dilakukan. 

Hal ini disampikan terkait dengan kabar adanya dana miliaran dollar AS milik militer Myanmar yang disimpan di luar negeri. Di mana sebagian di antaranya disebut berada di bank-bank yang ada di Singapura. 

"MAS secara ketat mengawasi lembaga keuangan untuk memeriksa, bahwa proses sudah siap untuk kepatuhan dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai, di mana ada penyimpangan yang serius," kata Bank Sentral Singapura melansir SCMP.

Bank Sentral Singapura juga menyebut, lembaga keuangan di Singapura mematuhi peraturan MAS yang menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengantisipasi masuknya aliran dana yang mungkin terkait dengan kegiatan terlarang.

Bank Sentral Singapura menyatakan mewajibkan lembaga keuangan di Singapura, untuk tetap waspada terhadap setiap transaksi yang dapat menimbulkan risiko, termasuk transaksi dengan individu dan perusahaan yang dikenakan sanksi keuangan oleh yurisdiksi asing.

Singapura merupakan sumber investasi asing langsung terbesar ke Myanmar, yang secara kumulatif disebut mencapai sebesar 24,1 miliar dolar. Pemerintah Singapura mengatakan, sebagian besar investasi itu datang selama pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi yang ditahan militer Myanmar dalam kudeta 1 Februari. 

Diketahui, kelompok aktivis Justice for Myanmar (JFM) melaporkan militer Myanmar menguasai dana sebesar 5,7 miliar dolar AS (8,03 kyat) dalam cadangan mata uang asing, serta memiliki akses ke sistem keuangan global setelah melakukan kudeta. 

Melansir The Irrawaddy, JFM mengatakan telah menerima informasi intelijen yang kredibel bahwa sebagian dari dana tersebut disimpan di bank komersial di Singapura, termasuk DBS, OCBC dan UOB.

Menyusul laporan tersebut, ribuan pengguna media sosial di Facebook dan Twitter menuntut Singapura untuk membekukan cadangan tersebut, dengan mengatakan para jenderal harus dicegah untuk mendapatkan akses ke aset asing negara dan menggunakan sistem perbankan internasional untuk mempertahankan tindakan melanggar hukum mereka.

JFM sendiri mendesak negara-negara untuk membekukan semua aset Myanmar, dengan mengatakan cadangan tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan militer di Myanmar. JFM juga mendesak negara-negara untuk menghentikan semua bisnis dengan bank militer di Myanmar.