PKS Aceh Wajibkan Kadernya Ikut Vaksinasi COVID-19 Seperti Arahan Jokowi

MEULABOH - Ketua Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Aceh Teungku Haji Makhyaruddin Yusuf menegaskan seluruh pejabat publik dari PKS wajib melakukan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

"Selain kampanye kedisiplinan menjaga protokol kesehatan, kita mewajibkan seluruh pejabat publik PKS untuk melakukan vaksinasi. Alhamdulillah itu sudah sudah selesai semua,” kata Makhyaruddin Yusuf dikutip Antara, Rabu, 24 Februari.

Penegasan ini disampaikan saat melakukan silaturahmi dengan Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada di Mapolda Aceh.

Selain itu, PKS Aceh juga ikut membicarakan terkait penguatan ekonomi masyarakat Aceh di tengah pandemi saat ini harus menjadi fokus semua pihak khususnya pengambil kebijakan di Aceh.

“Karena kita belum tahu lagi kapan pandemi ini akan berakhir, artinya kondisi sulit ini bisa jadi akan terus kita jalani dalam jangka waktu yang masih panjang,” katanya.

Menurut Makhyaruddin Yusuf, persoalan pembangunan Aceh khusususnya terkait isu penguatan dan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, harus menjadi perhatian semua pihak khususnya para pemangku kebijakan di Aceh.

Selain isu kesejahteraan dan ketahanan ekonomi, dalam pertemuan ini PKS Aceh juga mendiskusikan isu penanganan COVID-19 di Aceh.

Sementara itu Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada menyambut baik semangat dan komitmen yang disampaikan PKS Aceh.

Terkait penanganan COVID-19, Kapolda Aceh Wahyu Widada mendorong PKS melalui anggota-anggotanya yang ada di DPR Aceh untuk menginisiasi agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bisa membentuk Qanun (Peraturan Daerah) Penanganan COVID-19, sehingga penanganan COVID-19 bisa lebih terintrgrasi dan masif.

Terkait isu kemiskinan Aceh yang sempat mencuat belakangan ini, kata Kapolda, harus disikapi dengan bijak dan bila perlu hal itu harus dijadikan motivasi bagi pemerintah Aceh, untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pembangunan, khususnya terkait penguatan ekonomi rakyat Aceh.

Kapolda Aceh juga menegaskan data yang menyebut Aceh sebagai daerah paling miskin, menurut dia jangan membuat semua pihak khawatir.

“Akan tetapi hal tersebut harus bisa dijadikan sebagai motivasi dan pendorong semangat untuk menguatkan lagi kinerja Pemerintah Aceh,” katanya.