Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden meminta akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama dan juga diberikan prioritas kepada 5 kabupaten/kota di tempat akan diselenggarakannya PON. Di mana untuk itu Dinkes, TNI-Polri perlu untuk dikerahkan," ucapnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 6 September.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa vaksinasi di lima kabupatan/kota penyelenggara PON sebenarnya sudah lebih baik dan sedikit lebih tinggi dibandingkan vaksinasi rata-rata nasional. Misalnya, di Kota Jayapura yang sudah mencatatkan 51 persen vaksinasi dosis pertama.

Kemudian, Kabupaten Jayapura 48,39 persen, Mimika 50,6 persen, Merauke 55,58 persen, dan Kabupaten Keerom sebanyak 33,73 persen.

"Kasus aktif mengalami kenaikan tapi diindikasikan sekitar 81 persen perlu statusnya diperbaiki setelah 21 hari," ujarnya.

Namun, kata Airlangga, vaksinasi di luar lokasi penyelenggaraan PON masih menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Hal ini karena beberapa provinsi capaian vaksinasinya masih sangat rendah. Salah satunya di Aceh.

"Presiden memberi perhatian kepada Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTB, Maluku Utara, dan Papua, yang angkanya masih lebih rendah daripada angka vaksinasi rata-rata nasional," tuturnya.

Selain itu, kata Airlangga, untuk kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis pertama melebihi 50 persen, pemerintah mulai melakukan uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banda Aceh yang vaksinasi dosis pertamanya telah mencapai 58,47 persen.

Lalu, Kota Jambi dengan 65 persen, Kota Kupang dengan 61 persen, Palangkaraya 58 persen, dan Batam 83 persen.

"Peduli Lindungi digunakan untuk venue check in di beberapa kegiatan, apakah itu di mal, di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ataupun masuk dalam kegiatan yang terkait dengan fasilitas-fasilitas umum," katanya.