JAKARTA - Banjir jadi momok bagi warga Jakarta. Saban puncak musim hujan, banjir menghantui.
Ini yang terjadi di akhir pekan minggu ketiga Februari. Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbicara soal program penanganan banjir yang sudah dirancang sejak lama, era Fauzi Bowo (Foke).
“Program dari Kementerian PUPR dan juga BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) dan juga World Bank, semua diselesaikan saja. Mau pakai sheet pile karena rumah penduduk sudah padat dan kondisi struktur tanah longsor atau pun pakai cara alami,” kata Ahok kepada VOI, Sabtu, 20 Februari malam.
Normalisasi sungai ditegaskan Ahok harus dijalankan. Bila mau normalisasi atau yang disebut naturalisasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan harus dilakukan dengan memastikan kembalinya bentuk daerah aliran sungai (DAS).
“Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS, tempat jalan air yang maksimal, semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar. Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar apalagi rumah rumah tanpa izin dan menduduki DAS,” kata Ahok mencontohkan penanganan banjir di eranya memimpin Ibu Kota DKI.
BACA JUGA:
Tapi normalisasi sungai ini ditekankan Ahok harus dibarengi program Pemprov DKI menyediakan tempat tinggal bagi warga Jakarta yang terpaksa harus digusur dari area bantaran sungai. Rumah susun, solusinya.
“Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangan kan DP 0 persen, kalau gaji UMP mana bisa cicil pokoknya,” papar Ahok.
Ahok berpesan agar gubernur Jakarta menjalankan program termasuk penanganan banjir dengan berani. Tanpa perlu memusingkan popularitas.
“Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada. Tinggal kerjakan saja. Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan sosial saja. Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat,” tegas Ahok.