Presiden Jokowi Akui Tracing dan Testing COVID-19 di Indonesia Jauh dari Standar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa upaya pelacacakan kasus (tracing) dan pemeriksaan kasus (testing) COVID-19 belum memenuhi standar dan belum merata di semua provinsi.

Kata Jokowi, petugas pelacak kasus (tracer) di Indonesia masih sangat sedikit. Dari standar 50 ribu orang, Indonesia hanya memiliki 5 ribu tracer.

"Tracing kita ini juga di lapangan belum baik. Yang kurang-kurang ini yang ingin kita kejar terus," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 20 Februari.

Jokowi melanjutkan, jumlah kontak erat yang dilacak dari kasus terkonfirmasi positif juga masih sedikit. Padahal, minimal 15 sampai 30 orang kontak erat yang dilacak.

Bahkan, Jokowi menemukan kesalahan strategi pelacakan kasus oleh bawahannya. "Kita kan kadang-kadang tracing-nya itu hanya nyegat di jalan. Nah, itu sudah enggak pas betul. hal-hal seperti ini adalah hal gak benar yang harus diluruskan," ucap Jokowi.

Sementara, untuk testing, sebenarnya jumlah spesimen yang diperiksa skala nasional telah melebihi standar WHO. Namun, ternyata angka testing tidak merata di setiap provinsi.

Sebagian provinsi seperti DKI Jakarta melakukan testing 12 kali lipat dari standar WHO. Beberapa provinsi yang memiliki kota besar lainnya juga menyumbang testing dengan jumlah banyak. Namun, angka testing provinsi lain ternyata masih berada di bawah standar.

"Kayak DKI. DKI ini sudah 12 kali dari standar WHO. Yang lain yang sudah yang standar sudah banyak, tapi yang belum juga banyak juga," tutur Jokowo.

"Jangan sampai hanya di DKI saja. Mestinya di semua provinsi itu standartnya standart WHO. Ketemu, sudah. Itu yang terus konsisten kita lakukan. Yang penting tepat sasaran. Lah ini kita ini testingnya tak seperti itu," lanjut dia.

Oleh sebab itu, pemerintah sedang membuat solusi memperbanyak tracer dari jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Mereka akan melacak kasus selama masa PPKM mikro.

Untuk pemerataan testing, Jokowi meminta daerah yang belum mencapai standar WHO agar menggelontorkan anggaran daerah untuk menggalakkan pemeriksaan COVID-19.