Bagikan:

JAKARTA - DKI Jakarta dilanda banjir setelah diguyur hujan dengan itensitas tinggi. Bahkan setelah enam jam banjir Jakarta belum juga surut. 

Akibatnya, sejumlah pihak membandingkan kinerja Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin Ibu Kota ini dalam mengatasi banjir. Bahkan nama Ahok trending di Twitter. Bagaimana tanggapan Ahok yang saat ini juga dipanggil BTP?

Ahok menyarankan, dalam mengatasi bencana banjir Jakarta perlu penanganan yang ekstra dan cepat. Bukan hanya Pemprov, kata Ahok, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC, yakni Kementerian PUPR harus segera melakukan normalisasi sungai. Sementara DKI Jakarta, tekan Ahok, harus membenahi daerah aliran sungai atau DAS.

"Namanya  iya normalisasi daerah aliran sungai (DAS) . Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok kepada VOI, Jakarta, Sabtu, 20 Februari.

Kata Ahok, itulah alasan saat dirinya menjabat sebagai gubernur DKI melakukan penertiban. Dimana semua bangunan yang berdiri di DAS ditertibkan.

"Terpaksa kami bongkar, apalagi rumah rumah tanpa ijin dan menduduki DAS," kata Ahok.

Menurut Ahok, jalan keluar bagi masyarakat yang ditertibkan disediakan tempat tinggal.

"Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat (dengan) gaji UMP apalagi gaji nggak menentu mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen jangankan kan DP 0 persen. Kalau gaji UMP mana bisa cicil pokoknya," kata Ahok menegaskan.

Menurut Ahok, apabila semua itu dilakukan dengan baik diyakini banjir tidak ada lagi di Jakarta. Intinya, kata Ahok, ikuti saja program yang ada. Lagi pula, kata dia, itu bukan program Jokowi atau Ahok. Program itu sudah ada sejak zaman Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. 

"Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus mikirkan apa program-program. Karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada. Tinggal kerjakan saja. Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan  sosial saja . Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat," kata Ahok