Bagikan:

JAKARTA - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut masih banyak korupsi di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikannya di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada hari ini, Selasa, 12 Desember. Awalnya, Nawawi menyebut korupsi terbukti menghambat kemajuan sosial dan membuat cita-cita Indonesia Emas 2045 sulit tercapai.

Dia kemudian menjelaskan sudah ada berbagai cara pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk mendirikan KPK dan membuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Sayangnya berbagai indikator menunjukkan masih kurang efektif dan tidak efisiennya pemberantasan korupsi,” kata Nawawi di Istora Senayan, Jakarta.

“Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi-IPK yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini. Indeks Perilaku Anti Korupsi-IPAK yang diterbitkan Badan Pusat Statistik juga demikian. Kenaikan tidak signifikan dan fluktuatif,” sambungnya.

Tak sampai di sana, KPK juga menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur praktik korupsi di instansi pemerintahan pusat dan daerah. Hasilnya, ternyata masyarakat menilai korupsi masih ada.

“Responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih marak yang ditunjukkan dengan skor nasional yang kian menurun,” tegasnya.

Sehingga, dalam Hakordia 2023 KPK sengaja mengangkat tema ‘Sinergi untuk Berantas Korupsi untuk indonesia Maju’. Sebab memberantas korupsi tak bisa dilakukan sendirian oleh lembaganya, kata Nawawi.

Bahkan, Nawawi juga berharap upaya pemberantasan korupsi bisa dikencangkan oleh Presiden Jokowi. Tapi, upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama.

“Kami di KPK berharap sangat agar bapak dapat memimpin upaya pemberantasan korupsi ke depan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kelembagaan,” pungkasnya.