Gubernur Kaltara Sambangi KPK, Diingatkan Firli Bahuri dkk Komitmen Antikorupsi

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. 

Kedatangannya bersama para jajarannya ini dimaksudkan untuk melakukan audiensi dengan KPK usai untuk mengawali masa tugasnya. Dalam audiensi tersebut, Zainal ditemui dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan dua wakilnya, Nawawi Pomalango dan Lili Pintauli Siregar.

"Pimpinan KPK mengingatkan agar Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara yang baik, sekurangnya meliputi empat hal terkait pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan komitmen antikorupsi yang diwujudkan dalam program-program pembangunan di Kaltara," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Februari.

Dalam audiensi, KPK juga mengingatkan Zainal yang baru dilantik Senin, 15 Februari, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Caranya dengan tetap berpegang teguh pada integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

Pesan ini disampaikan KPK karena para kepala daerah harus menghadapi tantangan berat selama masa pandemi. Salah satunya, dengan memastikan berjalannya program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Merespons KPK, Zainal kemudian berharap agar KPK dapat melakukan pendampingan untuk mengawal program pembangunan yang akan dijalankannya di Kalimantan Utara.

Ipi menyampaikan, Gubernur Zainal punya keinginan mengembangkan potensi alam khususnya sumber daya laut. Hal ini dinilainya cukup menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara namun belum dikelola dengan baik. 

"KPK menyambut baik rencana tersebut. Harapannya, sumber daya alam Kaltara akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltara. Berdasarkan catatan KPK, area intervensi optimalisasi PAD pada MCP 2020 adalah yang terendah dan masih harus ditingkatkan dengan skor 49 persen. Meski secara umum skor total MCP 2020 Provinsi Kaltara sudah cukup baik yaitu 84 persen. Nilai ini di atas rata-rata nasional yaitu 64 persen," pungkasnya.