JAKARTA - Partai Demokrat (PD) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut kebenaran dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dengan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.
Demokrat menilai Bawaslu harus menindaklanjuti meski Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, telah membantah adanya pakta integritas tersebut.
"Bantahan Kepala BIN atas beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat sudah bisa diprediksi. Tentu saja ketika operasi politik bocor atau gagal, selalu ada penyangkalan," ujar Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Rabu, 22 November.
Menurut Kamhar, kasus dugaan pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 merupakan suatu praktik kecurangan yang terang benderang.
"Ini nyata-nyata alias terang benderang sebagai bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran atas azas netralitas dari aparat dan penyelenggara negara," tegas Kamhar.
Karena itu, Kamhar meminta Bawaslu serius menindaklanjuti kasus pakta integritas ini. Masyarakat, menurutnya, juga pasti terus memonitor.
"Ini cukup memadai sebagai bukti permulaan. Bawaslu dan KASN mesti lebih proaktif menindaklanjuti. Publik juga mesti terus memonitor ini agar tak menguap begitu saja. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi," katanya.
Diketahui, Kabin Budi Gunawan sudah buka suara saat ditanya soal pakta integritas tersebut. Dia membantah keberadaan pakta itu.
"Nggak ada. Nggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi Gunawan usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 November.
Sementara sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung pelaku manipulasi soal masalah pakta integritas Pj Bupati Sorong dan BIN Papua ini. Hasto menilai, pembuat manipulasi akan menuai atas manipulasi yang dilakukan.
BACA JUGA:
-
| MUSIK
Dewa 19 Gelar Konser Amal untuk Rumah Sakit Indonesia di Palestina, Tiket Dijual Rp5 Juta
22 November 2023, 06:15
"Nah, nanti akan kita lihat karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu, 18 November.
Hasto, yang juga menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menegaskan PDIP tak menggunakan cara pakta integritas untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan PDIP tak mengenal manipulasi dan drama.
