Begini Respons TPN Soal Film Dirty Vote Singgung Kasus Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menanggapi salah satu materi film Dirty Vote yang mengangkat kasus pakta integritas Pj Bupati Sorong nonaktif, Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Hasto menegaskan, jika pakta integritas tersebut terbukti benar, perintah kepada penjabat kepala daerah untuk menandatanganinya justru berasal dari pemerintah.

"Temuan yang ada di dalam film Dirty Vote, ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus kapolres diganti mendadak. Itu, kan, merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Februari.

Hasto mengatakan, urusan Pj Bupati Sorong sebenarnya harus dilihat secara utuh berkaitan dengan terjadinya OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nah, jadi itu komitmen kami dan apa yang terjadi di Sorong itu tidak terlepas dari proses OTT yang saat itu dilakukan. Kita tahu OTT itu setorannya kepada siapa, itu yang jelas bukan untuk (capres-cawapres nomor urit) 03. 03 ini pergerakannya di tengah rakyat tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, partainya selalu menekankan sisi netralitas bisa diterapkan para menteri dari partainya di kabinet selama Pemilu 2024.

Misalnya, kader PDIP yang menjadi MenPAN RB, yakni Abdullah Azwar Anas diminta untuk memastikan penegakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pemilu.

Perintah yang sama diberikan partai kepada kader PDI Perjuangan yang menjadi Mensos Tri Rismaharini atau Risma untuk menjaga penyalahgunaan bansos demi kepentingan politik praktis.

"Ketika Ibu Risma kokoh dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain, kemudian Bu Risma tidak dilibatkan, tetapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Mensos itu sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya sangat luar biasa menjelang pemilu," jelas Hasto.