JAKARTA - Otoritas Israel dan kelompok militan Hamas menyepakati gencatan senjata selama empat hari di Gaza, diikuti dengan pertukaran 50 sandera yang ditahan dengan 150 warga Palestina yang dipenjara, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong tersebut.
Perundingan dilakukan selama berhari-hari antara Hamas, Israel, Amerika Serikat dan Qatar sebagai mediator. Diyakini, ada sekitar 240 sandera yang ditahan oleh Hamas.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataannya mengatakan, 50 perempuan dan anak-anak akan dibebaskan selama empat hari, dan selama itu akan ada jeda dalam pertempuran.
Untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, jeda akan diperpanjang satu hari lagi, katanya, tanpa menyebutkan pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya.
"Pemerintah Israel berkomitmen untuk memulangkan semua sandera. Malam ini, mereka menyetujui usulan kesepakatan sebagai tahap pertama untuk mencapai tujuan ini," bunyi pernyataan itu, melansir Reuters 22 November.
Sementara, pihak Hamas mengatakan 50 sandera akan dibebaskan dengan imbalan 150 wanita dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Di sisi lain, kesepakatan gencatan senjata juga akan memungkinkan ratusan truk bantuan kemanusiaan, medis dan bahan bakar memasuki Gaza, kata kelompok Palestina itu dalam sebuah pernyataan.
Terpisah, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia menyambut baik kesepakatan tersebut.
"Kesepakatan hari ini akan membawa pulang lebih banyak sandera Amerika, dan saya tidak akan berhenti sampai mereka semua dibebaskan," katanya dalam sebuah pernyataan.
BACA JUGA:
Sedangkan Pemerintah Qatar mengatakan 50 warga sipil yang disandera dan anak-anak akan dibebaskan dari Gaza, sebagai imbalan atas pembebasan "sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel".
Waktu dimulainya gencatan senjata akan diumumkan dalam 24 jam ke depan, katanya dalam sebuah pernyataan.
Selain warga negara Israel, lebih dari separuh sandera memiliki kewarganegaraan asing dan kewarganegaraan ganda dari sekitar 40 negara termasuk AS, Thailand, Inggris, Prancis, Argentina, Jerman, Chile, Spanyol dan Portugal, kata Pemerintah Israel.
