Perdana Menteri Netanyahu Perintahkan Kepala Militer Tindak Tegas Anggota Angkatan Bersenjata yang Protes

JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta kepala staf militer pada Hari Minggu untuk meredam protes yang dilakukan oleh para anggota angkatan bersenjata, terhadap rencana pemerintahnya untuk merombak sistem peradilan.

"Saya berharap kepala staf militer dan para kepala cabang dinas keamanan untuk secara agresif memerangi penolakan untuk melayani," katanya kepada Kabinet, dilansir dari The National News 19 Maret.

"Tidak ada tempat bagi penolakan untuk melayani dalam wacana publik. Sebuah negara yang ingin eksis tidak dapat mentolerir fenomena seperti itu dan kami juga tidak akan mentolerirnya," tegasnya.

PM Netanyahu, yang telah menolak rencana kompromi yang diusulkan oleh Presiden Israel Isaac Herzog untuk meredakan krisis, tidak menyebutkan adanya kesepakatan dengan para penentangnya, menurut laporan AP.

Dia mengatakan, dirinya tidak akan menerima "anarki," dan menyebutkan beberapa tuntutan agar para kepala keamanannya 'membersihkan' penutupan jalan oleh para pengunjuk rasa, mengatasi hasutan terhadap dirinya dan para menterinya, serta penolakan untuk mengabdi di angkatan bersenjata oleh semakin banyak tentara cadangan.

Terpisah, Kepala staf militer, Letnan Jenderal Herzl Halevi, dilaporkan telah mengatakan kepada PM Netanyahu, protes para prajurit cadangan itu berisiko merusak kemampuan militer.

Dia telah berjanji untuk memastikan hal itu tidak terjadi, menjaga agar militer tetap berada di luar perdebatan publik.

Diketahui, Israel mengalami krisis besar yang telah mendorong puluhan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan protes setiap minggu selama dua bulan terakhir.

Sementara itu, sekelompok warga Israel yang menggambarkan diri mereka sebagai tentara cadangan di unit-unit elite militer dan intelijen mengatakan, mereka tidak akan hadir untuk menjalankan tugas mereka mulai Hari Minggu.

Dalam sebuah surat yang diedarkan ke media Israel, 450 pengunjuk rasa yang menggambarkan diri mereka sebagai cadangan sukarelawan dari pasukan khusus militer dan 200 lainnya sebagai cadangan sukarelawan operator siber ofensif, termasuk dari badan-badan intelijen Mossad dan Shin Bet, mengatakan mereka sekarang menolak panggilan, seperti dilaporkan Reuters.

Sebagian besar warga Israel menjalani wajib militer antara dua hingga tiga tahun. Beberapa orang melanjutkan sebagai prajurit cadangan hingga usia paruh baya.

Sementara para prajurit cadangan telah membantu Israel menang dalam perang sebelumnya, baru-baru ini Israel mengandalkan pasukan reguler.

Perpecahan atas rencana PM Netanyahu untuk mengubah sistem hukum tidak menyelamatkan militer negara itu, lembaga yang paling dipercaya, di mana banyak prajurit yang telah berjanji untuk tidak muncul untuk bertugas di bawah apa yang mereka lihat sebagai perubahan rezim yang akan datang.

PM Netanyahu menyebut perombakan peradilan ini, sebagai pemulihan keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan.

Para kritikus melihat langkah Perdana Menteri, yang sedang diadili atas tuduhan korupsi yang ia sangkal, untuk menundukkan pengadilan kepada eksekutif.

Pada Hari Minggu, sebuah komite peninjau Knesset dijadwalkan untuk membahas, sebelum sesi pemungutan suara terakhir di sidang pleno, sebuah rancangan undang-undang yang akan memberikan koalisi kontrol lebih luas atas penunjukan anggota parlemen.