Ukraina Bersih-bersih Pemerintahan saat Perang: Pejabat yang Lalai Langsung Dicopot Tanpa Pandang Bulu
Andriy Yermak. (Wikimedia Commons/President.gov.ua)

Bagikan:

JAKARTA - Pejabat pemerintah Ukraina yang melalaikan tugasnya selama masa perang akan segera diberhentikan tanpa panda bulu dan tidak dibeda-bedakan, kata seorang pembantu utama Presiden Volodymyr Zelensky pada Kamis di tengah pemberantasan korupsi.

Lebih dari selusin pejabat telah dicopot minggu ini, menyusul serangkaian skandal dan tuduhan korupsi di tengah perang menghadapi Rusia.

Analis politik mengatakan Presiden Zelensky perlu menunjukkan kepada mitra Barat dan warganya yang lelah perang, jika dirinya serius dalam menghukum kesalahan aturan.

"Setiap orang harus memahami tingkat tanggung jawab mereka terhadap negara dan bangsa selama perang. Siapa pun yang melupakannya akan mendapat reaksi cepat," tegas Andriy Yermak, kepala kantor Zelensky, melansir Reuters 27 Januari.

"Ini akan terjadi pada semua orang yang membiarkan dirinya lupa (tugasnya), terlepas dari nama dan jabatannya," tulis Yermak di Twitter.

Di antara kasus yang paling terkenal adalah wakil menteri pertahanan yang mengundurkan diri, menyusul laporan bahwa kementeriannya membayar harga yang dinaikkan untuk memberi makan pasukan. Ia membantah laporan tersebut.

Seorang penasihat presiden yang disorot oleh media lokal karena mengendarai mobil mencolok juga berhenti, begitu pula seorang jaksa senior yang dilaporkan media Ukraina pergi berlibur ke Marbella di Spanyol, melanggar darurat militer.

Diketahui, ribuan warga sipil Ukraina telah terbunuh, jutaan tercerabut dan kota-kota menjadi puing-puing sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina 11 bulan lalu.

Presiden Zelensky yang kesal - yang pada awal pekan ini mengatakan para pejabat dan wakil parlemen untuk selanjutnya hanya akan diizinkan meninggalkan negara itu untuk urusan pemerintah - pada Hari Kamis mengulangi pesan tersebut.

"Sayangnya, saya harus mengulanginya bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran," katanya tegas dalam sebuah video.

Selain orang-orang yang diizinkan bepergian, "tidak akan ada perjalanan lain ke luar negeri oleh pejabat atau deputi selama masa perang. Saya pikir itu adil," tegasnya.