Anies Minta Program Sumur Resapan Andalannya Tak Dipolitisasi: Penting Menghormati Ilmu Pengetahuan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta program sumur resapan yang jadi andalan dia mengatasi banjir di ibu kota sejak awal menjabat, tidak dipolitisasi oleh semua pihak.

Kata Anies, sumur resapan merupakan hasil keilmuan sebagai upaya pengendalian dampak banjir. Drainase vertikal ini dipandang Anies menjadi solusi jitu untuk menyurutkan genangan pada kawasan yang cekung.

"Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara scientific. Bukan semata-mata secara politik. Karena itu yang dibutuhkan untuk ini adalah program untuk sumur resapan di kawasan yang cekung," kata Anies saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober.

Mantan Mendikbud itu berujar, jika daerah yang sumur resapannya sudah terbangun dengan baik terjadi genangan air cukup tinggi, walaupun daerahnya cekung, namun kecepatan surutnya menjadi sangat tinggi.

"Di kawasan cekung itulah kita perlu solusi sumur resapan. Itulah kenapa kita penting sekali menghormati ilmu pengetahuan dan melaksanakan ilmu pengetahuan. Karena inilah solusi untuk kita ke depan. Nah ini PR kita ke depan, karena nanti bisa diteruskan," ungkap Anies yang kini resmi berstatus capres Partai NasDem.

Ia mencontohkan, kondisi titik banjir di Jakarta per pukul 06.00 WIB hari ini menyisakan 9 RT, dari sebelumnya sebanyak 81 RT kemarin malam. Sementara, saat ini tak lagi ada jalan yang tergenang, dari sebelumnya tercatat 10 jalan terendam banjir semalam.

Selain itu, penanganan yang dilakukan Pemprov DKI saat banjir melanda adalah penyedotan air melalui pompa. Pompa-pompa tersebut pun telah bersiaga di lokasi yang berpotensi banjir sebelum hujan turun.

"Alhamdulillah RT yang masih menggenang tinggal sedikit. Berarti, pekerja all out untuk menyedot itu semua," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, sumur resapan kerap menjadi kritikan sejumlah pihak, baik masyarakat maupun Anggota DPRD DKI Jakarta. Pembuatan sejumlah sumur resapan dipandang bermasalah, seperti dibangun pada titik yang lebih tinggi, hingga gagal menyerap air saat terjadi genangan.

Pada tahun 2022, DPRD DKI Jakarta pun menghapus anggaran sumur resapan dalam APBD karena dianggap tak efektif menanggulangi banjir.