JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong integrasi data warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang tercatat di Kedutaan Besar dengan data yang terekam di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya di acara layanan administrasi kependudukan bagi WNI di Jepang di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Senin 26 September.
“Salah satu dokumen penting bagi diaspora adalah KTP, karena itu kita kerja sama dengan Bu Menlu Retno, beliau sangat antusias untuk membangun kerja sama dengan 38 dari 128 kedutaan besar di dunia untuk mengoneksikan database dengan Dukcapil,” kata dia.
Dengan demikian, Tito menambahkan, WNI di luar negeri tidak perlu pulang ke Indonesia untuk melakukan perpanjangan KTP atau pendaftaran akte lahir ataupun kartu keluarga (KK).
“Jadi, tidak perlu membuang biaya ke Indonesia untuk perpanjang KTP, bahkan juga data akte kelahiran ataupun kematian,” ujar Tito disitat Antara.
Dia menambahkan, selagi memproses integrasi data, pihaknya juga turut melengkapi sarana dan prasarana serta memberikan pelatihan di sejumlah kedutaan tersebut.
Tito mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah mengupayakan pembuatan ID digital, sehingga penduduk tidak perlu membawa e-KTP fisik karena datanya sudah bisa dimasukkan ke dalam ponsel pintar dan sudah ada barcode-nya.
BACA JUGA:
Menurut dia, ID digital itu penting terutama untuk mitra bisnis, termasuk dengan Jepang yang saat ini mengalami penurunan jumlah penduduk.
“Program satu data ini penting bagi Indonesia untuk mengundang investor baik asing maupun lokal karena kita mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, atau piramida karena generasi mudanya yang banyak. Sementara itu, Jepang mengalami minus population growth dan banyak penduduk tinggal di kota. ID digital ini nanti kita hanya kirim barcode saja ke mitra dagang,” tuturnya.
Namun, ID Digital yang dikembangkan Kemendagri baru terdapat di Playstore untuk wilayah Indonesia.
Tito menilai integrasi data juga penting untuk mengetahui jumlah pasti WNI di luar negeri terkait hak pilih atau hak politik dalam Pemilu 2024.
Namun, ia mengakui bahwa integrasi data tersebut harus dibarengi dengan sistem keamanan yang ketat.
“Kita perketat betul sisi pengamanan, jangan sampai diretas. Sampai hari ini sistem kita cukup baik,” tandasnya.