Jokowi Diminta 'Colek' Perusahaan di Daerah Kucurkan CSR Khusus Stunting, Menko PMK: Nanti akan Dikoordinasi Satgas Setempat
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. (dok Kemenko PMK)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa menginginkan pemerintah pusat mendesak sejumlah perusahaan besar di daerah menyisihkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung penanganan stunting.

Hal itu disampaikan Muhadjir usai mengikuti Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 provinsi prioritas yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Rapat itu digelar di Istana Wapres Jakarta, Kamis 4 Agustus.

"Tadi yang sudah mengusulkan misalnya Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, mendesak agar CSR-CSR di wilayah itu ada semacam instruksi dari pemerintah pusat, dari Presiden atau Wapres atau (pejabat) lebih rendah, agar menyisihkan CSR lebih besar untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan di wilayah itu," ujar dia.

Muhadjir menyerukan agar para pemimpin perusahaan di daerah dengan prevalensi stunting tinggi mendukung upaya penanganan stunting. "Agar menyisihkan CSR-nya khusus untuk stunting dan nanti akan dikoordinasi oleh satgas stunting setempat," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Muhadjir mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan mengasuh anak-anak stunting yang kekurangan gizi kronis yang memiliki tubuhnya lebih pendek ketimbang anak-anak seusianya.

"Dari Pak Hasto (Kepala BKKBN) selaku ketua pelaksana menggulirkan program Ibu Bapak Asuh Anak Stunting, ini juga mohon digiatkan. Apa itu istilahnya, singkatannya IBAS, kalau ditambah Gerakan jadi GIBAS lah, jadi gerakan ibu dan bapak peduli atau mengasuh anak stunting," tuturnya.

Berdasarkan laporan Antara, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen.

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada 2024.

Menurut SSGI, masih ada tujuh provinsi yang prevalensi stunting-nya tergolong tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (37,8 persen), Sulawesi Barat (33,8 persen), Aceh (33,2 persen), Nusa Tenggara Barat (31,4 persen), Sulawesi Tenggara (30,2 persen), Kalimantan Selatan (30,0 persen), dan Kalimantan Barat (29,8 persen).

Selain itu, masih ada lima provinsi dengan jumlah balita stunting banyak, yaitu Jawa Barat (971.792), Jawa Tengah (651.708), Jawa Timur (508.618), Sumatera Utara (347.437), dan Banten