Presiden Jokowi Yakin Pemda Tahu Kebijakan dan Intervensi Agar Memenuhi Target Berantas Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa jajaran pemerintah daerah (pemda) sudah mengetahui intervensi dan kebijakan seperti apa yang harus ditempuh untuk memenuhi target pemberantasan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Oleh karena itu, Jokowi meminta para peserta yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semuanya, pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Kepala Daerah-Forkopimda 2023 yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Antara, Selasa, 17 Januari. 

Bahkan, lanjut Jokowi, keberadaan data terkait kemiskinan ekstrem seharusnya sudah ada di setiap desa di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah daerah tinggal bersungguh-sungguh menjalankan kebijakan yang harus dilakukan.

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan bahwa target pemberantasan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih, menurut Presiden saat ini masih ada 14 provinsi yang tingkat kemiskinan ekstremnya berada di atas angka nasional.

"Tolong seluruh kepala daerah cek ini, ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan (esktrem) ini harus berada pada nol persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi program prioritas tahun 2023. Pasalnya menurut Menko PMK kedua masalah itu saling beririsan.

"Penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya," kata Muhadjir seperti diwartakan, Jumat, 13 Januari lalu.

Menko PMK mengatakan bahwa sejumlah intervensi spesifik dan sensitif terkait kemiskinan ekstrem serta stunting memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.