Sebut Rusia Bakal Mencaplok Lebih Banyak Wilayah Ukraina Seperti Krimea, Gedung Putih: Kami Tidak akan Membiarkannya

JAKARTA - Gedung Putih menuduh Rusia berencana untuk mencaplok lebih banyak wilayah di Ukraina timur, berdasar 'buku pedoman pencaplokan' yang sama yang digunakan ketika menguasai Krimea pada tahun 2014.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan Moskow sedang bersiap untuk memasang pejabat proksi, menetapkan rubel sebagai mata uang dan memaksa penduduk untuk mengajukan kewarganegaraan.

"Rusia meletakkan dasar untuk mencaplok wilayah Ukraina yang dikontrolnya, yang melanggar langsung kedaulatan Ukraina. Kami tahu langkah mereka selanjutnya," ujar Kirby melansir The National News 20 Juli.

Dia mengatakan tindakan Rusia adalah pelanggaran berat terhadap piagam PBB.

"Kami tidak akan membiarkannya tanpa tantangan atau tanpa hukuman," kata Kirby.

Dia mengatakan, tanggapan Amerika Serikat akan mencakup sanksi lebih lanjut yang dikenakan pada Rusia.

Lebih jauh Kirby juga mengatakan, lebih banyak bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina akan diumumkan minggu ini, sebagai bagian dari paket keamanan lainnya, termasuk sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS).

Kirby mengatakan, rencana pencaplokan Moskow termasuk Rusia mengadakan referendum regional untuk bergabung dengan Rusia, yang akan digunakan sebagai "dasar untuk mencoba mengklaim pencaplokan wilayah Ukraina yang berdaulat."

Langkah selanjutnya melibatkan memperkenalkan cabang bank Rusia dan menggunakan rubel sebagai mata uang, mengendalikan menara penyiaran dan akses internet, serta memaksakan kewarganegaraan Rusia pada penduduk setempat.

"Kami tidak akan pernah mengakui wilayah yang konon dicaplok milik Rusia," tegas Kirby.

Dia mengatakan, Gedung Putih yakin Ukraina akan melawan upaya pencaplokan ini dan militernya akan mencoba merebut kembali wilayah itu.

"Mereka benar-benar memiliki hak untuk melakukan serangan balasan di dalam negara mereka sendiri terhadap pasukan Rusia," sebut Kirby.

Ditambahkannya, Washington mengharapkan kesepakatan yang dipimpin PBB antara Turki, Ukraina dan Rusia untuk mencabut blokade Laut Hitam untuk memastikan ekspor gandum global.