JAKARTA – Sejumlah rumah kost di Jakarta Barat yang tak memiliki izin atau ilegal dikenakan sanksi administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis, 24 Maret.
Selain rumah kost tidak resmi, sidang yustisi itu juga diperuntukkan untuk pelaku usaha kuliner dan konfeksi yang tidak memiliki izin.
"Kita melaksanakan sidang yustisi Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Total jumlah pelanggar yang hadir 36 orang," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Tamo Sijabat, dilansir dari Antara, Kamis, 24 Maret.
Tamo mengatakan, total denda yang dikumpulkan dalam sidang yustisi ini mencapai Rp44.550.000. Pelanggarannya termasuk tindak pidana ringan (tipiring).
Mayoritas para pelanggar adalah pemilik rumah kost yang tidak memiliki izin. Para pemilik kost seharusnya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah kost dari pemerintah kota.
"Jadi itu nanti kita lihat dari IMB-nya. IMB-nya harus IMB rumah kost, baru urus lagi izin rumah kost-nya itu," kata Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Sumardi Siringoringo.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Copet Tanah Abang Viral di Medsos, Pelaku Ketangkap Tapi Berhasil Melarikan Diri
24 Maret 2022, 00:32
Sumardi menjelaskan, denda yang diterima setiap pemilik kost ilegal berbeda-beda. Hal tersebut karena besaran denda tergantung jumlah pintu rumah kost yang dikenakan sanksi.
Rumah kost tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Jakarta Barat (Jakbar). "Semua rata rata sama jumlahnya. Tapi yang paling banyak di Kecamatan Tamansari dan Grogol Petamburan," kata dia.
Namun saat ditanya jumlah rumah kost yang dikenakan sanksi dalam sidang yustisi ini, Sumardi belum memberikan data secara rinci.
Tidak hanya kepada rumah kost ilegal, pihaknya juga mendenda beberapa tempat usaha konveksi pakaian dan rumah makan yang tidak memiliki izin hingga tidak mempunyai saluran pembuangan limbah yang layak.
Dengan adanya sidang yustisi ini, Sumardi berharap para pelaku usaha melengkapi perizinan dan fasilitas sesuai standar yang telah ditentukan demi kenyamanan para pelanggan.
"Kita baik hati menyarankan untuk mengurusi izin supaya jangan dua kali kena denda karena sidang yustisi ini bisa kita lakukan delapan kali di Jakarta Barat," kata Sumardi.
