3 Menteri Jokowi yang Tak Setuju dengan PSBB DKI Jakarta

JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat karena angka kasus COVID-19 terus meningkat direspon oleh tiga menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Maju. Mereka menilai penerapan pembatasan ini akan berimbas pada perekonomian yang baru saja mulai bergerak.

Adapun tiga menteri yang menyebut PSBB yang bakal dilaksanakan pada Senin, 14 September bakal memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah:

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto menyebut upaya Anies menarik rem tangan ini memberikan sentimen negatif terhadap pasar modal. Dia bahkan mengatakan keputusan yang diambil Anies ini memengaruhi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sudah membaik. Saat itu, IHSG pada perdagangan di Bursa efek Indonesia (BEI) turun tajam hingga 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. 

"Karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI tadi malam. Sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah Rp5.000," kata Airlangga dalam acara Rakornas Kadin, Kamis, 10 September.

Airlangga mengatakan, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, kata dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Namun kita harus melihat gas dan rem ini, kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen terutama untuk sektor capital market," tuturnya.

Selain itu, Airlangga juga tak sepakat dengan keputusan Anies melarang kegiatan perkantoran di luar 11 bidang esensial seperti kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menurut dia, tak semuanya pekerja bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Karena itu, dirinya mengusulkan 50 persen perkantoran tetap bisa beroperasi. "Kami sudah menyampaikan sebagian besar kegiatan kantoran itu fleksibel sekitar 50 persen di rumah dan 50 persen di kantor dan 11 sektor tetap terbuka karena DKI sebetulnya melakukan PSBB secara penuh," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar ini tak sepakat dengan pernyataan Anies yang menyebut kapasitas rumah sakit terbatas. Meski tak memaparkan data, Airlangga memastikan, bahwa kapasitas kesehatan yang dimiliki pemerintah tidak terbatas, dan tersedia untuk masyarakat. Menurut dia, pemerintah akan terus menambah fasilitas kesehatan.

"Pemerintah menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas, pemerintah punya dana yang cukup. Pemerintah akan menambah kapasitas bed, pemerintah akan meyakinkan semua daerah termasuk DKI Jakarta," ujarnya.

"Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terkait perkembangan situasi dan selalu meningkatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Kami akan terus menambah fasilitas di hotel termasuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3," imbuhnya.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto

Kebijakan penerapan PSBB di DKI Jakarta juga dikritisi Mendag Agus Suparmanto. Kata dia, PSBB ini berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang karena peranannya dalam aliran distribusi nasional. Sehingga, dia menginginkan rantai pasok distribusi barang yang keluar dan masuk Jakarta tidak terganggu.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," kata Agus dalam Rakornas Kadin.

Dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi, dia berharap, hal ini bisa menekan kerugian akibat PSBB yang dianggap dapat melemahkan ekonomi.

"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri sehingga tidak menimbulkan PHK," ujarnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang

Mantan Menteri sosial ini turut melontarkan kritik terhadap kebijakan yang diambil Anies. Kata Agus, kebijakan PSBB yang akan dimulai pekan depan ini akan menghambat pemulihan industri dan ekonomi nasional sehingga perlu pendekatan khusus untuk mengurangi dampak ini.

Selain itu, pemberlakuan PSBB di Jakarta ini juga dikhawatirkan bakal mengganggu kinerja industri manufaktur yang saat ini mulai berangsur pulih.

"Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini bakal kembali mendapat tekanan. Tetapi, kami sampaikan, bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu suatu hal yang tidak bisa ditawar," ungkap dia di acara Rakornas Kadin.

Selain itu, pemberlakuan pembatasan ini juga akan membuat target subtitusi impor sebesar 35 persen di tahun 2022 diprediksi terganggu. "Kalau PSBB diketatkan di Jakarta dan daerah lain akan memengaruhi program subtitusi impor kami yang ada di Kemenperin," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk mengembalikan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin, 14 September. Ada tiga alasan yang membuatnya mengambil keputusan ini. 

"Dari tiga data yaitu angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID-19 menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 9 September.

Soal angka kematian, Anies menyebut angkanya di DKI memang rendah, yaitu 2,7 persen. Lebih rendah dari tingkat kematian nasional di angka 4,1  persen, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global di angka 3,3 persen. Meski persentase angka kematian atau case fatality rate Jakarta masih di bawah angka rata-rata nasional dan dunia, namun secara absolut jumlahnya semakin hari terus meningkat.

Kedua, soal keterpakaian tempat tidur perawatan COVID-19. Kekhawatiran menipisnya kapasitas tempat tidur dilandasi dengan angka kasus aktif COVID-19 yang terus tinggi.

Ketiga, keterpakaian tempat tidur ICU khusus pasien COVID-19 bergejala berat. Perhitungan dia, jika jumlah tidak ditambah, maka tempat tidur ICU tak bisa lagi menampung pasien pada 15 September mendatang. Bila kapasitas telah ditambah namun tidak dilakukan "rem darurat", maka akan kembali penuh pada 25 September.

"Jangka pendeknya, kita meningkatkan kapasitas. Tapi, jika tidak ada pembatasan ketat, maka ini hanya sekedar mengulur waktu. Dalam kurang dari 1 bulan, rumah sakit akan kembali penuh," jelas Anies.