JAKARTA - Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga loyalis Amien Rais, Putra Jaya Husen menyebut menteri di Kabinet Indonesia Maju lebih mementingkan pemulihan ekonomi ketimbang memperhatikan masalah kesehatan.
Hal ini disampaikan Putra menanggapi polemik mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
"Mereka lebih cenderung kepada pemulihan ekonomi dibandingkan (mementingkan, red) keselamatan jiwa warga penduduk," kata Putra saat dihubungi VOI, Senin, 14 September.
Mengenai beda pendapat ini, Putra juga menilainya sebagai keadaan yang biasa terjadi di kalangan menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kejadian semacam ini pernah terjadi di awal pandemi COVID-19.
"Kan sudah biasa di antara mereka tidak satu suara, seperti beberapa bulan yang lalu di mana Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI yang berbeda sikap tentang ojek online boleh atau tidak boleh mengangkut penumpang," ungkapnya.
Komunikasi yang kerap berbeda antara menteri satu dengan yang lainnya, atau jajaran pemerintah pusat dan daerah ini perlu segera dicarikan solusinya untuk mencegah kebingungan di masyarakat.
Salah satu caranya adalah dengan menerapkan informasi hanya dari satu pintu. "Sikap pemerintah pusat sebaiknya melalui juru bicara presiden, agar sikapnya tidak berbeda-beda," tegasnya.
Sementara terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menarik tuas rem darurat dengan memberlakukan PSBB ketat, Putra menilai hal itu adalah keputusan yang perlu diambil untuk menyelamatkan warga Jakarta.
"Saya yakin apa yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya, semata-mata melindungi dan menjaga warga Jakarta dari penularan virus corona," ungkapnya.
"Seperti kendaraan, PSBB tetap berjalan tetapi memiliki beberapa tingkat persneling. Kalau keadaan memburuk bisa ke gigi empat, kalau membaik bisa turun ke gigi tiga atau gigi dua," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat di tengah merebaknya virus COVID-19 di Tanah Air. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret kembali diterapkan.
Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi. Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.
Namun, alih-alih setuju, Menko Perekenomian Airlangga Hartarto menyebut, PSBB yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menyebabkan sentimen negatif terhadap pasar modal. Dia menilai, keputusan yang diambil Anies ini memengaruhi gerak indeks saham yang sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI tadi malam. Sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah Rp5.000," tuturnya, dalam acara Rakornas Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis, 10 September.
BACA JUGA:
Airlangga mengatakan, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Namun kita harus melihat gas dan rem ini, kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen terutama untuk sektor capital market," ujarnya.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut kapasitas kesehatan yang dimiliki pemerintah tidak terbatas, dan tersedia untuk masyarakat. Menurut dia, pemerintah akan terus menambah fasilitas kesehatan. Namun dia tak memaparkan data yang dimilikinya.
Dia hanya menyebut, pemerintah akan menggunakan hotel bintang 2 dan 3 sebagai ruang perawatan jika kapasitas di rumah sakit sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung pasien positif COVID-19.
Selain itu, dia meyakini Wisma Atlet yang selama ini digunakan untuk menangani pasien positif COVID-19 juga masih memiliki ketersediaan ruang yang cukup. Menurut dia, gedung tersebut akan dimaksimalkan.