JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal paham dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, kegagalan pemahaman instruksi ini tampak karena Airlangga tak sepakat dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.
"Airlangga gagal memahami instruksi presiden untuk memprioritaskan kesehatan dan PSBB itu kan orientasinya tentunya kesehatan," kata Dedi saat dihubungi VOI, Jumat, 11 September.
Lagipula, penetapan diberlakukannya PSBB ini adalah kewenangan Anies tanpa perlu menunggu arahan pusat. Sehingga, tak salah ketika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menetapkan PSBB akan kembali dilaksanakan pada Senin, 14 September.
Lebih lanjut, Dedi menilai, sengkarut ini sebenarnya adalah bukti jika pemerintah gagal dalam menghentikan laju pandemi COVID-19. Menurut dia, daripada menyalahkan Anies soal PSBB ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia, Airlangga sebaiknya menekan kerja menteri di bidang perekonomian yang jadi tanggung jawabnya.
"Jangan sampai hal ini kemudian terkesan hanya mencari alasan atas kinerja koordinator yang tidak perform," tegasnya.
Pengamat politik ini juga menilai, sudah saatnya bagi Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menterinya setelah ada silang pendapat soal PSBB ini. Termasuk mengevaluasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
"Terlebih program potensial di Menko terkait pandemi juga mengalami persoalan. Salah satunya tentu ekonomi nasional yang cenderung menurun," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat di tengah merebaknya virus COVID-19 di Tanah Air. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret kembali diterapkan.
Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi. Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.
Namun, alih-alih setuju, Menko Perekenomian Airlangga Hartarto menyebut, PSBB yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menyebabkan sentimen negatif terhadap pasar modal.
Airlangga menilai, keputusan yang diambil Anies ini memengaruhi gerak indeks saham yang sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI tadi malam. Sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah Rp5.000," tuturnya, dalam acara Rakornas Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis, 10 September.
IHSG pada perdagangan di Bursa efek Indonesia (BEI) turun tajam. Pagi ini, pada pukul 10.36 WIB IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.
Airlangga mengatakan, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, kata dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Namun kita harus melihat gas dan rem ini, kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen terutama untuk sektor capital market," ujarnya.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut kapasitas kesehatan yang dimiliki pemerintah tidak terbatas, dan tersedia untuk masyarakat. Menurut dia, pemerintah akan terus menambah fasilitas kesehatan. Namun dia tak memaparkan data yang dimilikinya.
Dia hanya menyebut, pemerintah akan menggunakan hotel bintang 2 dan 3 sebagai ruang perawatan jika kapasitas di rumah sakit sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung pasien positif COVID-19.
Selain itu, dia meyakini Wisma Atlet yang selama ini digunakan untuk menangani pasien positif COVID-19 juga masih memiliki ketersediaan ruang yang cukup. Menurut dia, gedung tersebut akan dimaksimalkan.
Terkait
