Beda Pendapat Soal PSBB Jakarta, Epidemiolog: Pak Airlangga Tak Mengerti Masalah Kemanusiaan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Irfan Meidianto/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dinilai tidak mengerti masalah kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, terkait silang pendapat antara Airlangga dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di Ibu Kota.

Miko menilai, keputusan Anies untuk memberlakukan kembali PSBB di Jakarta sudah tepat untuk dilaksanakan apalagi melihat kondisi fasilitas kesehatan saat ini sudah mulai tidak memadai.

"Pak Anies sudah benar dan terlihat dia juga takut benar untuk melakukannya tapi dia yakin bahwa PSBB itu demi kemanusiaan. Jadi Pak Airlangga enggak ngerti kemanusiaan, dia pedulinya sama ekonomi sehingga susah ketemunya," kata Miko kepada VOI, Jumat, 11 September.

Pernyataan Airlangga mengenai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun akibat Anies memutuskan PSBB ketat kembali dilaksanakan juga jadi sorotan Miko. Dia mempertanyakan alasan Airlangga bicara semacam itu padahal angka kasus COVID-19 di Jakarta sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan.

Diketahui, data Kementerian Kesehatan per Kamis, 10 September kemarin menyebut DKI Jakarta menyumbangkan 1.274 kasus baru. Dengan jumlah tersebut, maka akumulasi kasus COVID-19 di provinsi ini mencapai 50.671 kasus dan angka ini menjadikan Jakarta berada di peringkat satu.

"Apakah kemudian saham bisa menurunkan angka kematian? Apakah angka kematian di Jakarta sama dengan saham? Jadi itu harus ditanyakan ke Pak Menko Perekonomian," tegasnya.

Miko menilai, jika pemerintah pusat dan daerah tidak setuju dengan pemberlakuan pembatasan ini karena alasan ekonomi maka mereka harusnya duduk bersama untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan.

Tapi, dia menegaskan keputusan Anies ini sudah jeli dan sesuai pada kondisi yang ada. "Cuma sampai berapa lama dilakukan, itu harus diperhitungkan," ujarnya.

Senada dengan Miko, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman juga menyebut apa yang dilakukan Anies sudah tepat. Apresiasi ini juga dia berikan karena melihat data yang disajikan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut, saat mengumumkan pemberlakuan kembali PSBB.

"Saya mengapresiasi Pemprov DKI yang pengendalian pandeminya makin baik dilihat dari bagaimana mereka menyajikan data. Saya kemarin lihat, bagaimana Pak Gubernur menyajikan data pendukung yang menjadi dasar mengapa mengambil pilihan PSBB ini," ungkap Dicky.

Menurut dia, data yang berisi mengenai tren kematian, kapasitas rumah sakit, peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta ini sudah merujuk standar yang ditentukan oleh World Health Organization (WHO) dan hal ini harusnya diikuti oleh provinsi lainnya.



Sehingga, jika Airlangga ingin membantah data yang dimiliki Anies dan tidak sepakat dengan adanya PSBB di tengah angka COVID-19 di Jakarta terus bertambah maka dia harus menyajikan data yang meyakinkan.

"Jadi bantahan tentang ketidaksetujuan dengan kapasitas rumah sakit yang disebut terbatas dan lainnya itu, ya, harus dilawan dengan data lagi," tegasnya.

Dicky menilai, kebijakan PSBB ini juga sudah tepat jika melihat sejumlah fakta yang ada dan keputusan ini juga sudah sesuai dengan strategi pengendalian pandemi dengan melakukan pengereman mendadak.

Selain itu dia juga menyebut apa yang jadi keputusan Anies ini juga sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yang meminta semua pihak mengambil keputusan berbasis kesehatan.

"Jadi apa yang saat saat ini kita lihat, saya prihatin karena adanya ketidaksinkronan antara pejabat pusat dan kebijakan di daerah. Padahal, jelas Bapak Presiden pada 7 September lalu sudah menegaskan bahwa kesehatan adalah sebagai tujuan utama pemulihan," kata dia.

"Apa yang dilakukan Jakarta ini adalah bagian untuk merespon apa yang disampaikan dan diperintah oleh Pak Presiden, jadi apa yang dilakukan oleh Jakarta ini harusnya diikuti juga oleh daerah lain," imbuhnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat di tengah merebaknya virus COVID-19 di Tanah Air. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret kembali diterapkan.

Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi. Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.

Namun, alih-alih setuju, Menko Perekenomian Airlangga Hartarto menyebut, PSBB yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menyebabkan sentimen negatif terhadap pasar modal.

Airlangga menilai, keputusan yang diambil Anies ini memengaruhi gerak indeks saham yang sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI tadi malam. Sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah Rp5.000," tuturnya, dalam acara Rakornas Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis, 10 September.

IHSG pada perdagangan di Bursa efek Indonesia (BEI) turun tajam. Pagi ini, pada pukul 10.36 WIB IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.

Airlangga mengatakan, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, kata dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Namun kita harus melihat gas dan rem ini, kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen terutama untuk sektor capital market," ujarnya.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut kapasitas kesehatan yang dimiliki pemerintah tidak terbatas, dan tersedia untuk masyarakat. Menurut dia, pemerintah akan terus menambah fasilitas kesehatan. Namun dia tak memaparkan data yang dimilikinya.

Dia hanya menyebut, pemerintah akan menggunakan hotel bintang 2 dan 3 sebagai ruang perawatan jika kapasitas di rumah sakit sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung pasien positif COVID-19. Selain itu, dia meyakini Wisma Atlet yang selama ini digunakan untuk menangani pasien positif COVID-19 juga masih memiliki ketersediaan ruang yang cukup. Menurut dia, gedung tersebut akan dimaksimalkan.