JAKARTA - Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan melakukan reshuffle kabinet di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Jokowi saat merespons hasil survei Charta Politika yang menyatakan 61 persen responden setuju ada reshuffle kabinet.
Namun, perombakan kabinet yang dilakukan di sisa masa pemerintahan Jokowi-Ma'Ruf Amin justru dinilai tidak akan bermanfaat secara signifikan.
“Menurut saya manfaatnya enggak ada. Ini cuma agenda presiden aja karena sudah tinggal setahun,” ujar pengamat komunikasi politik Paramadina, Hendri Satrio, Senin, 26 Desember.
Kendati demikian, Hendri mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak presiden sebagai kepala negara. Baik atas alasan memperbaiki kinerja pemerintah maupun akomodasi kepentingan politik.
"Boleh-boleh aja, kan terserah dia. Mau akomodasi politik, kebijakan, terserah, dia yang mau," kata pendiri KedaiKOPI itu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sidang Bridagir J, Romo Magnis Sebagai Ahli Moral Sebut Ada 2 Unsur Meringankan Bharada E
26 Desember 2022, 11:54
Diketahui, isu reshuffle kembali kencang usai Jokowi menyatakan kemungkinan melakukan kocok ulang di kabinetnya. Hanya saja, perombakan kali ini terkesan politis karena dinilai untuk kepentingan mendepak menteri-menteri NasDem yang saat ini partai besutan Surya Paloh itu telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.
Bahkan PDIP sebagai parpol koalisi, telah meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dari NasDem.
Terkait
