SBY Temui Jokowi di Tengah Isu Reshuffle, PPP Tak Masalah Demokrat Gabung Kabinet

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai positif pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. PPP bahkan tak masalah jika Partai Demokrat bergabung ke kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di tengah isu reshuffle kabinet.

"Itu pertemuan yang bagus antara kedua presiden, antara dua parpol yang berbeda, antar dua generasi yang beda. Kalau kemudian memunculkan isu reshuffle ya itu asumsi publik ya," ujar Ketua DPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober.

Menurut Awiek, perombakan kabinet kecil kemungkinan akan dilakukan presiden menjelang penghujung tahun bahkan di akhir periodenya. Namun, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden Jokowi.

"Saya kira tidak bisa maksa-maksa beliau. Dan beliau bisa mengukur kebutuhan di mana untuk bisa merombak kabinetnya, tetapi ini kabinet tinggal satu tahun lebih, kok rasa-rasanya kecil kemungkinan ada reshuflle," kata Awiek.

Kendati demikian, anggota Komisi VI DPR itu menilai, reshuffle mungkin akan dilakukan apabila ada menteri yang bermasalah. Terlebih, saat ini dikabarkan ada menteri yang tersandung kasus hukum.

"Kalau memang ada yang bermasalah begitu, kalau enggak ada yang bermasalah tentu biasanya menjelang setahun tidak ada reshuffle. Kita liat sejarahnya, reshuffle diujung tahun itu ketika menterinya ada masalah, mulai dari jaman pak SBY, pak Jokowi pun begitu. Ketika menterinya bermasalah tiga bulan pun direshuffle, kalau tidak ada masalah ya landai-landai aja," jelas Awiek.

PPP pun tak masalah apabila pertemuan SBY dan Jokowi merupakan sinyal Partai Demokrat bakal bergabung ke pemerintahan Jokowi-Maruf. PPP mempersilakan jika memang Demokrat mau dan Jokowi Perlu untuk masuk ke kabinet Indonesia maju.

"Kita nggak ada masalah. Pak Prabowo, pak Sandi masuk kabinet kita enggak ada masalah, itu kan orang berkontestasi apalagi hanya mendukung, pengusung. Ya kalaupun Demokrat mau silakan, dan pak Jokowi-nya butuh," pungkasnya.