JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pergantian kabinet atau reshuffle datangnya dari Presiden Joko Widodo sendiri. Bukan dari partai atau pengamat yang memintanya.
Demikian disampaikan Hasto menanggapi banyaknya permintaan dari pihak pengamat agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Reshuffle muncul dari Presiden bukan dari pengamat dan bukan juga dari partai politik pendukungnya," kata Hasto dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring, Jumat, 21 Agustus.
Hanya saja, kata dia, apabila Jokowi melakukan bongkar pasang kabinet pasti melakukan komunikasi dengan partai pendukung. Ini dilakukan agar bongkar pasang di kabinet melalui pertimbangan matang. Bukan asal-asalan melakukan reshuffle.
Dalam kesempatan ini Hasto memastikan kader partainya yang menjadi menteri telah bekerja semaksimal mungkin. Apalagi, partainya selalu memacu agar mereka bekerja keras membantu pemerintahan Jokowi terutama menghadapi pandemi COVID-19.
"Sebagai menteri mereka terus kami pacu untuk bekerja keras memberikan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden untuk menjawab berbagai tantangan saat ini. Khususnya, saat pandemi COVID-19," ujar dia.
BACA JUGA:
Sebelumnya, isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali berhembus setelah Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan Jokowi akan melakukan perombakan besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, menurut Ketua IPW Neta S Pane ada 11 menteri yang bakal dirombak.
"Sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," ucap Ketua IPW Neta S. Pane dalam keterangannya, Kamis, 20 Agustus.
Meski tak menjelaskan sumber informasi soal pergantian anggota kabinet kerja, Neta menyebut perombakan akan terjadi setelah adanya pergantian Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan mengisi salah satu kursi di Kementerian.
Sementara untuk pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal. Pergantian itu bertepatan dengan pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.
Belasan Menteri yang bakal diganti semisal, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perdagangan.
Selain itu, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri Kominfo, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, dan Kepala Bulog juga menjadi daftar yang bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo.
Bahkan, diprediksi anggota yang bakal ditunjuk Jokowi sebagai menteri memiliki latar belakang dari kepolisian.
Perombakan kabinet kerja, kata Neta, beralasan karena Jokowi merasa kecewa dengan hasil kerja kaum milenial yang sebelumnya ditunjuk untuk mengisi kursi di kabinet kerja. Terlebih, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi penanganan COVID-19.
Terkait
