Anak Buah Zulkifli Hasan Nilai PSBB DKI Sesuai Arahan Presiden Jokowi

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad menilai, langkah Gubernur Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk menyelamatkan warga.

Politikus PAN ini mengatakan, baru-baru ini Presiden Jokowi meminta para kepala daerah menempatkan kesehatan menjadi fokus utama sebagai respon atas melonjaknya kasus COVID-19 dan per hari sudah mencapai 3.000 lebih pasien yang terinfeksi.

"Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta membuat Anies harus berfikir keras. Karena kita lagi berada dalam situasi yang tidak terkendali. Artinya, Anies ingin menyelamatkan kesehatan dan keselamatan warga, sesuai arahan Pak Jokowi," kata Riano dilansir Antara, Jakarta, Jumat, 11 September.

Anak buah Zulkifli Hasan di PAN ini melanjutkan, keputusan PSBB ketat tidak mudah dan merupakan langkah yang tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Namun Anies tak peduli meskipun kebijakannya tidak populer dan akan menuai kritik utamanya dari para pelaku usaha.

Karena itu, Riano meminta semua pihak memahami realitas di DKI karena kemarin pelonggaran dengan PSBB Transisi yang dirancang untuk memulihkan ekonomi kini malah membuat kondisi tidak menentu.

Faktanya, sekarang situasi semakin tidak terkendali, jumlah kasus melonjak, rumah sakit rujukan dan tempat pemakaman di DKI mulai kewalahan.

"Pak Anies sebelumnya sudah mencoba menerapkan PSBB Transisi dengan protokol 3M untuk merangsang perekonomian Jakarta, namun terbukti belum efektif dan justru jumlah kasus positif COVID-19 semakin melonjak," kata Riano.

Riano juga menyayangkan bahwa selama PSBB Transisi masyarakat dan perkantoran masih banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dampaknya COVID-19 bertambah parah apalagi jika dibandingkan dengan awal pandemi.

"Karena, jika ini tidak segera dicegah, maka dengan sendirinya akan membuat ekonomi pasti terhantam semakin parah dan panjang," kata Riano.

Adapun PSBB ketat DKI Jakarta dipertanyakan beberapa pihak. Bahkan tiga menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hatarto, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto ikut mempertanyakan.