Jokowi Minta Mini Lockdown, Wagub DKI: Kita Sudah Terapkan

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi keinginan Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) atau mini lockdown dibanding pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Riza mengaku, sebenarnya Pemprov DKI telah sejak awal menerapkan sistem pembatasan yang mirip dengan mini lockdown, yang diberi istilah Kampung Siaga.

"Pak Jokowi memberi arahan bagaimana kalau juga dimungkinkan dilakukan mini lockdown di Jakarta. Saya sampaikan, sebetulnya Jakarta sejak awal sudah membuat konsep Kampung Siaga di semua RW. Jtu juga sebetulnya seperti mini lockdown," kata Riza di Balai Kota DKI, Selasa, 29 September.

Riza menyebut, Kampung Siaga diterapkan saat masa PSBB awal April. RW yang berada di zona risiko tinggi COVID-19 atau zona merah akan dilakukan pembatasan dengan pengurangan akses masuk.

"Dikurangi pintu keluar masuknya, ada penjaganya, ada portalnya. Lalu disiapkan berbagai fasilitasnya, wastafel, hand sanitizer, sabunnya, kemudian juga dilakukan disinfektan di kampung-kampung," ucap Riza.

Akses keluar-masuk warga memang tidak ditutup sepenuhnya. Namun, Pemprov DKI menyalurkan bantuan sosial berisi sembako. "Di sana didata, masyarakatnya yang membutuhkan, dikirimi bantuan sosial," ucapnya.

"Jadi, prinsipnya kami dukung arahan presiden. Bahkan, kami sudah laksanakan sesuai kebijakan arahan presiden," imbuh Riza.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pelaksanaan PSBM atau yang disebutnya saat rapat sebagai mini lockdown lebih efektif. Sebab, dia menilai, PSBB meliputi satu provinsi maupun kabupaten dianggapnya dapat merugikan banyak pihak. 

"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," tegasnya.

"Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, RT atau di kantor atau di ponpes saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," pungkas Jokowi.