Jokowi: Tidak Perlu Sok Me-lockdown Provinsi-Kabupaten-Kota

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kesehatan publik menjadi hal nomor satu dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun, menurutnya, prioritas kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi.

Jokowi menyebut, jika penanganan COVID-19 mengorbankan ekonomi, sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. 

Oleh sebab itu, pembatasan mobilisasi masyarakat total seperti karantina wilayah atau lockdown tidak menjadi opsi yang diperkenankan oleh Jokowi.

"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Oktober.

Selama menghadapi tujuh bulan pandemi COVID-19, Jokowi mengaku mendapat banyak pelajaran terkait penanganan pandemi. Misalnya, soal penyesuaian pembatasan sosial untuk menekan angka penularan virus.

"Saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam, untuk mengatasi masalah COVID-19, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat," jelas dia.

Mantan Gubernur DKI tersebut meminta masyarakat untuk tidak menganggap pemerintah mencla-mencle terhadap penyesuaian kebijakan seperti pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) menjadi pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).

"COVID-19 ini masalah baru, seluruh dunia juga sama. Belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya," jelas Jokowi.

"Jadi, kita pun harus terus menyesuaikan diri, mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," lanjut dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat terus menaati protokol kesehatan dengan disiplin 3M, yakni memakai maskar, menjaga jarak, dan mencuci tangan.