Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama 5 kepala daerah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali. Rapat ini membahas penanganan COVID-19.

“Biar nanti Pak Anies dan gubernur lainnya yang menyampaikan apa arahan dan kebijakan yang didiskusikan pada rapat siang hari tadi di Istana terkait penanganan COVID,” ujar Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu, 3 Februari. 

Saat ditanya ulang mengenai isi rapat, Riza menegaskan tak berwenang berbicara. Sebab rapat langsung diikuti Anies dan para kepala daerah lainnya yakni Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

“Hasil rapat tadi nanti biarlah dari pihak presiden yang menyampaikan atau para gubernur yang hadir. saya tidak ada kapasitas karena tidak ikut hadir rapat,” kata Riza Patria.

Dalam wawancara dengan wartawan, Riza hanya menjelaskan lagi soal usul lockdown akhir pekan di Ibu Kota Jakarta. Pemprov DKI menurutnya masih mengkaji usulan tersebut. 

“Lockdown Sabtu-Minggu itu kan usulan dari anggota DPR Saleh Daulay. Dia menyampaikan kalau pemerintah ini perlu mengambil kebijakan yang berbeda. Kalau lockdown selama dua minggu satu bulan itu kan berat, dia usul  lockdown di weekend akhir pekan atau Sabtu-Minggu dan ini diberlakukan di Turki dan cukup baik,” jelas dia. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), Airlangga Hartato mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tiga provinsi membaik.

Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan PPKM membuat penanganan COVID-19 di provinsi tersebut menjadi membaik.

"Dari data PPKM, terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta," kata Airlangga dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 3 Februari.

Namun, secara keseluruhan, dari 98 kabupaten/kota yang melaksanakanan PPKM di Provinsi Jawa dan Bali sampai saat ini, masih banyak daerah yang berstatus zona merah atau zona risiko COVID-19 yang tinggi.

"Dari 98 itu, ada 63 kabupaten/kota masih (zona) merah. Ini penurunan dari 92 (pada PPKM tahap pertama)," ujar Airlangga.