Airlangga Klaim PPKM di Jakarta dan Jawa Tengah Membaik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), Airlangga Hartato mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tiga provinsi membaik.

Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan PPKM membuat penanganan COVID-19 di provinsi tersebut menjadi membaik.

"Dari data PPKM, terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta," kata Airlangga dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 3 Februari.

Namun, secara keseluruhan, dari 98 kabupaten/kota yang melaksanakanan PPKM di Provinsi Jawa dan Bali sampai saat ini, masih banyak daerah yang berstatus zona merah atau zona risiko COVID-19 yang tinggi.

"Dari 98 itu, ada 63 kabupaten/kota masih (zona) merah. Ini penurunan dari 92 (pada PPKM tahap pertama)," ucap Airlangga.

Airlangga melanjutkan, dalam pelaksanaan PPKM, masih ada dua lokasi dengan mobilitas penduduk yang masih tinggi. Di antaranya adalah tempat kerja dan area pemukiman.

"Tentu, kegiatan-kegiatan dari Satgas COVID-19 di tempat kerja dan pemukiman akan terus diintensifkan," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku hasil pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Provinsi Jawa dan Bali tidak sesuai harapan.

Sebab, setelah diterapkan selama tiga pekan, angka kasus COVID-19 di Jakarta malah meningkat. Per tanggal 1 Februari, ada 24.793 kasus aktif COVID-19, dengan akumulasi 273.332 kasus.

Sementara, tingkat positif dari jumlah spesimen yang dilakukan pemeriksaan PCR atau positivity rate sebanyak 17,4 persen.

"Evaluasinya PPKM memang belum membuahkan hasil yang baik seperti harapan kita bersama. Memang disebabkan akibat libur panjang akhir tahun," kata Riza, Selasa, 2 Februari.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Gerakan Jateng di Rumah Saja akan dilaksanakan pada akhir pekan ini. Kebijakan ini merupakan respon dari daerah setelah Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu menyebut pelaksanaan PPKM gagal.

"Kira-kira kita siap di tanggal 6-7 Februari 2021 untuk melakukan gerakan di rumah saja secara bersama-sama. Cara itulah yang kira-kira menurut saya penting untuk menterjemahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah," ujar Ganjar.