PPKM Tak Efektif, Jokowi Ingin Aktifkan Satgas COVID-19 Hingga Tingkat RT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara.

Dalam rapat tersebut Jokowi memerintahkan untuk melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat dengan skala mikro, yakni dengan mengaktifkan Satgas COVID-19 hingga tingkat rukun tetangga (RT).

"Arahan bapak Presiden agar penanganan COVID-19 dilakukan secara lebih efektif adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT, dan RW. Melibatkan dari pusat sampai Satgas terkecil," kata Airlangga dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 3 Februari.

Airlangga bilang, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 mikro berupa peningkatan untuk kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, berbagai petugas keamanan akan dilibatkan dalam pendisiplinan itu.

"Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi, TNI-Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing," ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah akan memperhatikan kebutugan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro. Kemudian, pengendalian COVID-19 berbasis mikro ini akan dievaluasi secara dinamis. 

"Tentu Bapak presiden juga menyampaikan bahwa penanganan covud satu negara dengan negara lain berbeda. tidak ada rumus yang sama sehingga kita melakukan sesuai dengan cara yang dianggap tepat di Indonesia," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pelaksanaan pembatasan ini jauh dari kata efektif. Hal ini disampaikannya saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 30 Januari lalu.

Bukan hanya tak efektif, saat itu, di hadapan para pembantunya dia mengatakan pemberlakuan pembatasan ini juga cenderung tak tegas dan konsisten.

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi. Karena kita memiliki index mobility-nya juga ada sehingga di beberapa provinsi COVID nya tetap naik," kata Jokowi.