Anggota DPRD DKI Ingatkan Anies Butuh Terobosan, Dukung Jakarta Lockdown Akhir Pekan

JAKARTA  Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim menilai penanganan COVID-19 di Ibu Kota memerlukan terobosan. Salah satunya dengan melakukan karantina wilayah (lockdown) akhir pekan.

"Mohon diperhatikan, Kamis (3/1) kemarin saja ada 3.567 kasus positif baru di DKI sehingga totalnya sudah lebih 280 ribu kasus. Nggak akan selesai, kalau begini-begini saja. Harus ada terobosan," kata Lukmanul Hakim dikutip Antara, Kamis, 4 Februari. 

Anggota Komisi A DPRD DKI mengatakan karantina akhir pekan dibutuhkan, karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Jika nantinya karantina atau lockdown akhir pekan diberlakukan, Lukmanul Hakim meminta agar penegakan hukum lebih tegas.

"Pokoknya harus tegas, selama Sabtu-Minggu, warga tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. Ini penting, karena akhir pekan ini memang periode yang paling tinggi mobilitas warganya," kata Lukmanul Hakim.

Namun, Lukmanul Hakim menyebut jika  lockdown akhir pekan dilakukan , kebijakan PPKM atau PSBB ketat di Jakarta harus diteruskan. Sehingga, keduanya bisa saling melengkapi dan mencapai sasaran yang diinginkan.

"PSBB harus tetap ada. Jadi di hari kerja masyarakat dibatasi dengan PSBB, Sabtu-Minggu tambah diperketat lagi dengan 'lockdown' akhir pekan," imbuh Lukman.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa Pemprov DKI akan mengkaji opsi ini, walau masih menunggu putusan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Lockdown Sabtu-Minggu itu kan usulan dari anggota DPR Saleh Daulay. Dia menyampaikan kalau pemerintah ini perlu mengambil kebijakan yang berbeda. Kalau lockdown selama dua minggu satu bulan itu kan berat, dia usul  lockdown di weekend akhir pekan atau Sabtu-Minggu dan ini diberlakukan di Turki dan cukup baik,” kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu, 3 Februari. 

Usul ini ditegaskan Riza ditampung dengan baik. Tugas Pemprov DKI menurutnya adalah mengkaji usulan. 

“Saya kira sebagai sebuah usulan anggota DPR atau warga masyarakat, siapa pun boleh beri masukan. Tentu kami Pemprov DKI Jakarta masukan dari siapa pun akan kami lakukan kajian analisa dan evaluasi,” katanya.